Ntvnews.id, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai pemerintah masih berupaya meredam kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi guna melindungi daya beli masyarakat di tengah melonjaknya harga minyak di pasar global.
Menurut Herman, harga BBM dengan oktan RON 92 dan RON 95 berpotensi berada pada level yang lebih tinggi apabila sepenuhnya mengikuti pergerakan harga internasional. Namun, pemerintah masih memberikan kompensasi sehingga masyarakat tidak menanggung seluruh dampak kenaikan tersebut.
"Kalau menghitung dari kenaikan harga internasional, semestinya memang harganya bisa mencapai sekitar Rp20.000 per liter. Namun pemerintah masih memberikan kompensasi sehingga harga yang berlaku saat ini jauh lebih rendah," kata Herman kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menjelaskan, langkah tersebut diambil untuk mencegah tekanan yang lebih besar terhadap kemampuan belanja masyarakat sekaligus menghindari efek lanjutan berupa kenaikan harga berbagai barang dan jasa.
"Pemerintah masih berupaya menjaga agar kenaikan harga BBM tidak menjadi pemicu meningkatnya harga-harga lain yang dapat membebani masyarakat," ujarnya.
Herman juga menegaskan bahwa pemerintah tetap mempertahankan perlindungan terhadap BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar. Bahkan, pemerintah telah memastikan harga kedua jenis BBM tersebut tidak mengalami penyesuaian hingga akhir tahun.
Baca Juga: BP BUMN Nilai Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Tak Akan Picu Inflasi
"Yang bersubsidi tetap dijaga sebagai upaya agar masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan BBM bersubsidi dapat menjalankan aktivitasnya tanpa tambahan beban," katanya.
Mengenai potensi meningkatnya antrean akibat perpindahan pengguna BBM nonsubsidi ke Pertalite setelah kenaikan harga, Herman mengakui fenomena tersebut berpeluang terjadi. Meski demikian, ia menilai mekanisme pengawasan distribusi BBM bersubsidi kini semakin kuat berkat penerapan sistem digital dan verifikasi identitas pengguna.
"Sekarang pembelian BBM bersubsidi sudah menggunakan sistem digital dan verifikasi identitas. Pertamina juga terus memperkuat pengawasan sehingga penyaluran subsidi lebih tepat sasaran," ujarnya.
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron.
Di luar isu energi, Herman turut memberikan apresiasi kepada Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) DPR RI yang menggelar kegiatan sosial berupa penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak yang membutuhkan.
"Saya berharap kegiatan sosial seperti ini terus berlanjut. Mudah-mudahan donaturnya semakin banyak sehingga semakin banyak pula masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya," kata Herman.
Ia menilai keterlibatan kalangan wartawan dalam kegiatan sosial menjadi bukti bahwa insan pers tidak hanya berkontribusi melalui karya jurnalistik, tetapi juga dalam aktivitas kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.
"Memperkuat kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan," tandasnya.
Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron