Uang kripto Bitcoin. (ANTARA/REUTERS/Dado Ruvic)
Ntvnews.id, Taheran - Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent, mengungkapkan bahwa pemerintah AS telah menyita aset kripto yang diklaim terkait dengan Iran senilai sekitar US$1 miliar atau setara Rp17,82 triliun. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari strategi tekanan ekonomi Washington terhadap Teheran yang dinilai tengah menghadapi tekanan finansial yang semakin berat.
"Kami telah menyita sekitar US$1 miliar kripto mereka. Kami langsung mengambil dompet digitalnya," ujar Bessent dalam Forum Ekonomi Nasional Reagan, dikutip dari CNN, Sabtu, 30 Mei 2026.
Menurut Bessent, penyitaan aset digital itu merupakan bagian dari kampanye tekanan ekonomi yang dijalankan pemerintah AS melalui operasi yang dinamakan Operation Economic Fury.
Ia menjelaskan, kombinasi antara operasi militer yang berlangsung selama sekitar enam pekan dan kebijakan ekonomi yang diterapkan Washington disebut telah mempersempit ruang gerak finansial Iran.
"Saya pikir setelah lima setengah hingga enam minggu kampanye militer yang sangat berhasil dan Operation Economic Fury, di mana kami benar-benar memutus akses mereka, secara finansial mereka sekarang berada di ujung batas kemampuan mereka," katanya.
Baca Juga: AS-Iran Kembali Perang, DPR Minta RI Waspada Pasokan Energi
Bessent juga mengklaim kondisi ekonomi dan sosial di Iran saat ini semakin memburuk. Ia menyebut sebagian anggota militer tidak menerima gaji, tingkat inflasi melonjak tajam, serta pemerintah terpaksa menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat.
"Sekitar 40 hingga 50 persen pasukan tidak dibayar. Polisi tidak melapor ke kantor. Inflasi mungkin sudah lebih dari 200 persen. Mereka harus membagikan voucher makanan. Mereka juga mematikan internet," ujarnya.
Program tekanan ekonomi terhadap Iran tersebut mulai dijalankan sejak Maret 2025. Pemerintah AS menyatakan telah melakukan berbagai langkah, mulai dari penyitaan aset, pembekuan rekening perbankan hingga mendorong negara-negara lain untuk membatasi hubungan ekonomi dengan Teheran.
Selain itu, Bessent mengungkapkan bahwa Washington bekerja sama dengan sejumlah negara sekutu di Eropa untuk menyita aset-aset yang diduga berkaitan dengan pejabat Iran.
"Kami bekerja sama dengan sekutu di seluruh Eropa untuk menyita vila, rumah, dan properti. Itu adalah uang yang dicuri dari rakyat Iran," katanya.
Ilustrasi - investasi kripto. (Antara)
Ia juga menuduh pemerintahan Iran sebelumnya memperoleh pendapatan antara US$400 juta hingga US$500 juta setiap bulan yang kemudian dialirkan kepada sejumlah elite negara sebelum intervensi dilakukan oleh Departemen Keuangan AS.
Di tengah berlanjutnya tekanan ekonomi, Bessent turut menyinggung proses negosiasi yang masih berlangsung antara AS dan Iran. Menurutnya, pembicaraan tersebut menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai kelompok kekuasaan di dalam negeri Iran.
"Kami tidak melakukan pergantian rezim, tetapi kami mengubah rezimnya. Pemimpin tingkat pertama sudah dilumpuhkan, tingkat kedua juga. Jadi sekarang kami berhadapan dengan tingkat ketiga," ujarnya.
Ia menggambarkan struktur kekuasaan di Iran terdiri atas dua kelompok utama, yakni kalangan ulama yang memimpin pemerintahan teokratis dan Islamic Revolutionary Guard Corps yang memiliki pengaruh besar dalam bidang keamanan dan politik.
Baca Juga: PBB Kecam Rencana Israel Perluas kendali Wilayah Gaza
"Di satu sisi ada teokrasi yang dipimpin para ulama. Di sisi lain ada otokrasi yang dijalankan IRGC. Dan Anda harus meyakinkan kedua pihak itu," katanya.
Bessent juga menilai serangan yang dilakukan Iran terhadap sejumlah negara di kawasan Teluk Persia justru mempermudah upaya AS dalam melacak jaringan ekonomi dan keuangan Teheran di kawasan tersebut.
Menurutnya, sejumlah negara anggota Gulf Cooperation Council kini lebih terbuka dalam mengungkap hubungan sistem perbankan maupun perdagangan minyak yang terkait dengan Iran.
"Mereka membuat pekerjaan saya jauh lebih mudah," kata Bessent.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
