Putin dan Xi Jinping Kompak Kritik Proyek Golden Dome Milik Trump

Ntvnews.id, Beijing - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping melontarkan kritik terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin membangun sistem pertahanan anti-rudal bernama Golden Dome.

Kritik tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama setelah Putin dan Xi menggelar pertemuan bilateral di Beijing pada Rabu, 20 Mei 2026.

"Para pihak meyakini proyek 'Golden Dome' AS, yang bertujuan membangun sistem pertahanan rudal global, berlapis-lapis, dan tak terbatas untuk menghancurkan semua jenis rudal, termasuk semua jenis rudal 'musuh setara', di semua tahap penerbangannya dan sebelum diluncurkan, menimbulkan ancaman nyata terhadap stabilitas strategis," kata mereka, demikian pernyataan bersama itu, dikutip dari Reuters, Kamis, 21 Mei 2026.

"Rencana-rencana ini sepenuhnya bertentangan dengan prinsip utama menjaga stabilitas strategis, yang mensyaratkan keterkaitan antara senjata ofensif strategis dan senjata defensif strategis," lanjut pernyataan itu.

Baca Juga: Menlu Ungkap RI Lakukan Negosiasi Langsung dengan Pembajak ABK WNI di Somalia

Program Golden Dome yang diusung Trump disebut dirancang untuk mendeteksi dan mencegat rudal, termasuk melalui sistem komando dan kendali otomatis. Proyek tersebut juga akan melibatkan jaringan satelit canggih hingga persenjataan yang ditempatkan di orbit luar angkasa.

Dalam kesempatan yang sama, Rusia dan China turut menyoroti apa yang mereka sebut sebagai "kebijakan tiak bertanggung jawab" Amerika Serikat karena membiarkan perjanjian pengendalian senjata nuklir New START 2010 berakhir tanpa adanya pengganti pada awal tahun ini.

Kedua negara juga mengungkap kekhawatiran terkait rencana sejumlah negara pemilik senjata nuklir yang ingin menempatkan rudal jarak menengah dan jarak pendek berbasis darat, yang dinilai dapat mengancam negara lain.

"Beberapa negara yang memposisikan serangan rudal pendahuluan atau preventif dengan tujuan melumpuhkan dan melucuti senjata musuh, sangat mengganggu stabilitas dan menimbulkan ancaman strategis," lanjut pernyataan Kemlu.