BPJS Kesehatan dan Pemprov Sultra Perkuat Sinergi Tingkatkan Layanan JKN

Ntvnews.id, Kendari - BPJS Kesehatan memperkuat sinergi strategis bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kualitas layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat di wilayah Bumi Anoa.

Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan Asraf Mursalina mengatakan pihaknya mengapresiasi komitmen Pemprov Sultra yang berhasil mendorong tingkat keaktifan peserta JKN mencapai 86 persen.

Capaian tersebut disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2029 sebesar 83 persen.

"Capaian kepesertaan di Sulawesi Tenggara ini luar biasa karena sudah melampaui target nasional lebih awal. Hal ini menunjukkan kolaborasi yang sangat baik dalam memastikan perlindungan kesehatan masyarakat," kata Asraf Mursalina saat mengunjungi Kantor Gubernur Sultra di Kendari, Senin, 11 Mei 2026.

Selain meningkatkan kepesertaan, BPJS Kesehatan juga memberikan perhatian terhadap meningkatnya penyakit katastropik seperti penyakit jantung, gagal ginjal, dan kanker yang menyerap sekitar 13 persen dari total biaya pelayanan kesehatan Sultra sebesar Rp1,23 triliun pada 2025.

"Edukasi pola hidup sehat kini digencarkan bersama Dinas Kesehatan untuk mencegah munculnya penyakit kronis pada usia remaja," ujarnya.

Baca Juga: Urus SIM Sekarang Wajib JKN Aktif, BPJS Kesehatan dan Polri Uji Integrasi Sistem di Medan

Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp10 juta melalui program Organizational Social Responsibility (OSR) bagi masyarakat terdampak bencana di Sulawesi Tenggara.

"Aksi kemanusiaan ini menjadi bukti nyata hubungan timbal balik yang kuat antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan sosial," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Sultra Muhammad Fadlansyah menyatakan pemerintah daerah terus melakukan berbagai langkah intervensi untuk menjamin akses layanan kesehatan masyarakat kurang mampu.

Menurutnya, Pemprov Sultra juga menyiapkan mekanisme khusus guna mengatasi persoalan tunggakan peserta kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Baca Juga: BPJS Kesehatan Soroti Lonjakan Penyakit Katastropik

"Kami melakukan konsolidasi data dan melakukan upaya intervensi fiskal melalui penyesuaian subsidi provinsi. Daerah dengan kemampuan fiskal kuat didorong untuk membantu kabupaten atau kota yang kapasitas fiskalnya masih terbatas agar layanan JKN tetap berjalan optimal," kata Fadlansyah.

Melalui penguatan sinergi tersebut, BPJS Kesehatan dan Pemprov Sultra optimistis layanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas dapat terus dirasakan seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.

(Sumber: Antara)