Ilustrasi - Anggota Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL). (ANTARA/Anadolu/py/am.) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menilai penarikan pasukan Tentara Nasional Indonesia dari Lebanon dapat menjadi salah satu opsi apabila kondisi keamanan di wilayah penugasan memburuk dan United Nations Interim Force in Lebanon tidak mampu memberikan perlindungan maksimal kepada personel penjaga perdamaian.
"Apabila mandat UNIFIL tidak lagi mampu memberikan perlindungan bagi personel pemelihara perdamaian, maka penarikan pasukan lebih awal menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan," kata Kepala Biro Humas dan Data Informasi Kemenko Polkam Honi Havana saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 12 Mei 2026.
Menurut Honi, opsi tersebut menunjukkan bahwa keselamatan prajurit menjadi prioritas utama pemerintah dan tidak dapat ditawar.
Meski demikian, ia menilai pengiriman pasukan TNI ke Lebanon hingga saat ini masih layak dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor keamanan dan dukungan internasional.
Ia menjelaskan pemerintah terus menerima laporan terkini dari TNI dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut terkait perkembangan wilayah-wilayah yang dinilai rawan konflik.
Selain itu, kedua pihak disebut telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi potensi ancaman terhadap keselamatan prajurit di lapangan.
Baca Juga: UNIFIL Beri Penghormatan Terakhir untuk Praka Rico Pramudia di Beirut
Faktor berikutnya, kata Honi, adalah kemungkinan melakukan pemindahan personel dari satu lokasi penugasan ke lokasi lain yang dianggap lebih aman.
"Reorganisasi dan reposisi kekuatan pasukan dengan pertimbangan efektivitas perlindungan, bisa berupa pengosongan atau pemindahan pos satgas sesuai dengan situasi keamanan yang berlaku," ujarnya.
Ia juga menegaskan pemerintah tetap berpegang pada komitmen Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjanjikan transparansi dan independensi dalam investigasi setiap insiden yang mengancam keselamatan pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon.
"Kita memegang komitmen jaminan akuntabilitas pihak-pihak yang bertanggung jawab dan mekanisme perlindungan PBB serta penegakan hukum internasional atas keamanan peace keepers," kata Honi.
Baca Juga: Indonesia Kirim 780 Prajurit TNI ke UNIFIL Lebanon, Tegaskan Komitmen Perdamaian Dunia
Dengan adanya berbagai faktor tersebut, Honi meyakini personel TNI yang bertugas di Lebanon akan tetap memperoleh dukungan penuh dari pemerintah Indonesia maupun komunitas internasional di bawah PBB.
Sebagai informasi, pemerintah Indonesia dijadwalkan kembali mengirim 780 personel TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda (Konga) UNIFIL pada akhir Mei 2026.
Pengiriman tersebut dilakukan untuk menggantikan personel TNI yang telah menyelesaikan masa tugas selama satu tahun di Lebanon.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
