Direktur Jenderal (Dirjen) Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi dalam konferensi pers yang digelar oleh Kementerian Kesehatan bersama Badan Komunikasi Pemerintahan di Jakarta, Kamis (18/9/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan bahwa sejak Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mulai berjalan pada Februari hingga 17 September 2025, tercatat 29.864.651 orang atau sekitar 29,8 juta peserta telah memeriksakan kesehatannya di 38 provinsi.
"Jadi sampai dengan hari kemarin, kita sudah ada 32 juta pendaftar untuk mengikuti Cek Kesehatan Gratis dan 29,8 juta sudah kita periksa," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes, Maria Endang Sumiwi, dalam konferensi pers bersama Badan Komunikasi Pemerintahan di Jakarta, Kamis.
Baca Juga: Kemenkes Pastikan Vaksin Pemerintah Aman, Bermutu, dan Gratis
Ia menambahkan, dari total 10.286 puskesmas yang ada di Indonesia, 10.226 puskesmas telah bergabung dalam program ini.
Menurut Maria, peserta CKG lebih banyak perempuan dengan jumlah 17.176.524 orang atau 57,5 persen, sementara laki-laki mencapai 12.688.214 orang atau 42,5 persen.
"Ternyata, kita masih dominasi perempuan. Dua dari tiga orang yang dilayani CKG ini adalah perempuan. Dari 29 juta itu, 17 jutanya perempuan, laki-lakinya 12 juta," jelasnya.
Baca Juga: Kemenkes Alokasikan Rp9,7 Triliun untuk Program Quick Win 2026
Dari sisi tren harian, Maria mengungkapkan terdapat sekitar 600 ribu pendaftar per hari, dengan 500 ribu orang yang benar-benar menjalani pemeriksaan.
"Untuk tren harian, saat ini kita sudah mencapai 600 ribu per hari untuk kedatangan. Untuk yang diperiksa, itu hampir 500 ribu per hari," katanya.
Secara wilayah, partisipasi tertinggi datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan total kontribusi mencapai 51 persen. Sebaliknya, angka terendah tercatat di tiga provinsi di timur Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, dan Papua Pegunungan.
Maria menekankan pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program agar lebih merata di seluruh daerah.
"Tentu kita bisa mengerti karena jumlah populasi yang sangat besar di provinsi-provinsi tersebut, tapi tentu kita juga menginginkan supaya provinsi-provinsi lain itu segera juga mengejar dengan rate yang sama," tuturnya.
Sumber: ANTARA
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
