Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait kabar pengadaan 21 ribu motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang viral di media sosial. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait kabar pengadaan 21 ribu motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang viral di media sosial.
Purbaya menjelaskan pengajuan pengadaan motor dan komputer untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun lalu tidak disetujui pengajuan.
Dalam hal ini, Bendahara Negara itu mengaku belum mengetahui secara detail terkait informasi tersebut dan akan mengecek lebih lanjut.
"Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, kalau nggak salah ditolak. Yang tahun ini saya nggak tahu, saya akan dapet cek lagi," ucap Purbaya, Selasa 7 April 2026.
Baca juga: Purbaya Buka-bukaan Tak Naikkan Harga BBM: Beban Hidup Rakyat Bisa Terganggu
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa anggaran untuk MBG diprioritaskan untuk pengadaan makanan.
Menurutnya mitra MBG sudah untung sehingga bisa menyisihkannya untuk mencicil untuk pengadaan motor.
"Tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya," bebernya.
Sebelumnya, video yang menampilkan sejumlah sepeda motor berlogo Badan Gizi Nasional (BGN) viral di media sosial dan memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang lalu dan ditujukan untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Baca juga: Purbaya Usul PNM Diambil Alih Menkeu untuk Perkuat Penyaluran KUR dan UMKM
"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan.
Meski demikian, Dadan memastikan bahwa motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan kepada pihak terkait.
Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
