Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait alasan pemerintah tidak langsung menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait alasan pemerintah tidak langsung menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Purbaya mengungkapkan hal ini menjadi pedebatan di kalangan ekonom.
Kendati demikian pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik timur tengah.
Bendahara Negara itu kenaikan Harga BBM bisa berdampak langsung pada kenaikan beban hidup masyarakat, terutama kelompok kecil.
Baca juga: Purbaya Usul PNM Diambil Alih Menkeu untuk Perkuat Penyaluran KUR dan UMKM
"Untuk memastikan APBN-nya di bawah 3 persen defisitnya, jadi secara nggak langsung arahnya subsidi BBM," ucap Purbaya, Selasa, 7 April 2026.
"Orang di luar pasti protes kenapa pemerintah atau pak presiden tidak menaikkan BBM aja biar uangnya banyak. Ini ada perdebatan yang cukup lama di ekonomi itu, di kalangan ekonom yang pertama yang jelas, ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, terutama yang kecil kan terganggu," lanjutnya.
Lanjut kata Purbaya, kenaikkan harga BBM pada dasarnya hanya memindahkan uang dari masyarakat ke pemerintah.
Menurutnya masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang, sehingga daya beli bisa turun dan aktivitas ekonomi ikut melambat.
"Kalau saya naikin BBM-nya uangnya kan jadi punya saya, tapi rakyat kan harus bayar lebih melambat kan ekonominya. Uang saya punya, saya akan belanjakan. Kalau saya sama jagonya dengan masyarakat membelanjakan uang, pertumbuhan nggak hilang" ungkap Purbaya.
Baca juga: Purbaya Soal Joki Coretax: Ada Celah, Pasti Ada yang Main
"Tapi kan sekarang pertanyaannya siapa yang lebih efisien mengalokasikan uang tadi, masyarakat atau pemerintah?" sambungnya.
Purbaya mengatakan, jika uang tersebut ditarik ke pemerintah belum tentu penggunaannya efisien.
Menurutnya alokasi anggaran bisa tersebar ke berbagai sektor dan bisa saja tidak tepat sasaran, alhasil dampaknya ke ekonomi tidak sekuat jika uang tetap di masyarakat.
"Kalau saya bisa aja bagi-bagi pokok rata tuh, entah kementerian, lembaga, sehingga efisiensinya berkurang," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
