Ketua Banggar DPR Tak Setuju Usulan JK soal Subsidi BBM

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengaku tak setuju dengan usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK). Usulan itu terkait pengurangan subsidi bahan bakar minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia.

"Kalau subsidi BBM dikurangi, kami enggak setuju," ujar Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 6 April 2026.

Said menilai, dalam kondisi dinamika global akibat konflik di Timur Tengah, kenaikan harga energi internasional tak dimungkiri akan membebani keuangan negara. Tapi, ia tak setuju jika kebijakan yang diambil justru menekan masyarakat kurang mampu.

"Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga nonsubsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik. Jangan, dong," tuturnya .

Bagi Said, akan lebih masuk akal untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM nonsubsidi dengan mempertimbangkan dampak inflasi.

"Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar yang harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatoir-nya, inflasinya, karena begitu sekali naik, kan ke mana-mana," tuturnya.

"Jadi, kita lagi berhitung betul, kasih kesempatanlah, jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, enggak," lanjut dia.

Di samping itu, kata Said, langkah lain yang diperlukan adalah memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran. Dia yakin apabila subsidi LPG tepat sasaran, anggaran yang dialokasikan tidak akan sia-sia.

"Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data SEN (Sosial Ekonomi Nasional), tapi juga lakukanlah berulang kali, bolak-balik, dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kilogram," jelas dia.

Sebelumnya, JK mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM, guna menekan defisit anggaran di tengah konflik global.