Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. (NTVNews.id)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan pembelian gas elpiji 3 kilogram (kg) menggunakan sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga retina mata. Ini dilakukan guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.
Hal tersebut dinyatakan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah. Menurut dia, upaya itu diperlukan guna mencegah kebocoran subsidi yang selama ini dinilai belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
"Yang diperlukan justru adalah subsidi Elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted," ujar Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Baca juga: 12 Orang Alami Luka Bakar Akibat Kebakaran di Gudang Gas Elpiji Bekasi
Said berpandangan, mekanisme pendataan penerima subsidi tak cukup cuma mengandalkan basis data pemerintah. Dibutuhkan sistem verifikasi berlapis untuk memastikan elpiji subsidi benar-benar dibeli oleh kelompok masyarakat yang berhak.
"Caranya bukan sekadar semata-mata pemerintah punya data sentral, tetapi juga lakukanlah berulang kali saya bolak-balik (sarankan) dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung elpiji 3 kg," tuturnya.
Arsip foto - Pekerja melakukan bongkar muat gas elpiji 3 kg bersubsidi di Jakarta, Jumat, 26 April 2024. ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/tom. (Antara)
Said mengatakan, Bbrdasarkan perhitungan Banggar jumlah penerima elpiji 3 kg yang benar-benar layak diperkirakan lebih kecil dari total pagu yang ada saat ini. Melalui penerapan sistem verifikasi biometrik, dis berharap distribusi elpiji subsidi menjadi lebih efisien dan tidak terjadi pemborosan anggaran.
"Karena hitungan kami dari 8,6 juta kalau mau tepat sasaran, targeted, tidak sia-sia menghambur-hamburkan anggaran, elpiji 3 kilo tabung 3 kg itu hanya 5,4 juta cukup dari 8,6 yang ada di pagu," jelas Said.
Usulan ini disampaikan Said sebagai langkah alternatif yang dilakukan pemerintah, daripada mengurangi subsidi BBM untuk menekan defisit APBN.
"Kalau subsidi BBM dikurangi kami enggak setuju," jelas Said.
Baginya, apabila pemerintah mau melakukan penyesuaian, sebaiknya dilakukan pada harga BBM non-subsidi yang dijual berdasarkan harga keekonomian, dengan tetap mempertimbangkan dampak inflasi.
"Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar dengan harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatoirnya, inflasinya, karena begitu sekali naikkan kemana-mana. Jadi kita lagi berhitung betul. Kasih kesempatanlah. Jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, enggak," tandas Said.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
