Eks Menkeu Dukung Ekspor SDA Satu Pintu: Sudah Puluhan Tahun Mereka Nyolong!

Ntvnews.id, Jakarta - Obor Rakyat Reborn menggelar diskusi Obrolan Sabtu Seru Mengalir sampai Jauh bertajuk "Rupiah Jeblok, Ekonomi di Tubir Jurang", Sabtu, 23 Mei 2026.

Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier, Anggota DPR RI Mardani Ali Sera, ekonom Dipo Satria Ramli, pengamat politik Dedi Kurnia Syah dan dipandu oleh Pemimpin Redaksi Obor Rakyat Reborn Setiyardi Budiono.

Menurut Fuad, dirinya mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto agar ekspor sumber daya alam (SDA) dilakukan satu pintu melalui BUMN PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Hal itu dilakukan guna menghentikan praktik kecurangan yang menurut dia selama ini selalu terjadi.

"Sudah berpuluh-puluh tahun mereka itu selalu nyolong, maling," ujar Fuad.

Ia menuturkan, selama ini banyak dari SDA dari Indonesia dijual murah. Kondisi itu menguntungkan pihak tertentu, tapi merugikan negara.

"Kalau dijual melalui negara mereka akan panik," ucapnya.

Fuad menegaskan, upaya yang ditempuh Prabowo itu bisa berguna untuk menaikkan rasio pajak Indonesia. Sebab, kata dia di ASEAN rasio pajak RI termasuk paling rendah.

"Bagaimana kita mau bicara bangkit? Nonsense itu mau bangkit, ini yang mesti dibenahi. Sudahlah, bismillah saja," tuturnya.

Menurut Mardani, Prabowo memilih mengambil kebijakan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia, dengan cara yang terjal. Ia menjelaskan salah satu wujud dari kebijakan itu, ialah pembangunan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara.

"Memang polanya pola komando dulu. Karena ketika koperasi diserahkan kepada masyarakat yang baru, kemungkinan penyertaan modal negara, dana Himbara itu," ujar Mardani.

Dengan bernaungnya KDMP di bawah Agrinas, membuat aksi korporasi dan teknokrasi KDMP bisa berjalan, namun tanpa mengesampingkan ruh dari sebuah koperasi.

"Ini memang eksperimen yang luar biasa," ucapnya.

Sementara, Dedi mengatakan, mayoritas masyarakat tak merasakan dampak dari ekonomi yang disebut pemerintah kuat di tengah ketidakpastian global, termasuk melemahnya rupiah. Ini merupakan hasil penelitian pihaknya.

"Masyarakat luas tidak merasakan dampak dari ekonomi yang kuat itu," ucapnya.

Dedi menuturkan, tata kelola kebijakan politik di Indonesia belum dikelola dan terdistribusi dengan baik terhadap aktivitas masyarakat di tingkat bawah. Kebijakan-kebijakannya, kata dia mungkin hanya kebijakan parsial atau kebijakan yang besar tapi dalam detail kondisi ekonomi di masyarakat.

"Nah itu yang sebenarnya masih pekerjaan yang sangat berat sekali," kata Dedi.

Senada, Setiyardi menilai rakyat di bawah akhir-akhir ini tercekik akibat ekonomi RI yang terpuruk. Kondisi tersebut, bisa dilihat di realitas sosial masyarakat bawah.

"Tapi rakyat yang meminjam (pinjol) Rp110 triliun, itu fakta hari ini, dan itu nggak main-main. Kalau kita nongkrong di terminal itu kondisi memang tak sebaik di kalangan elite," ujar Setiyardi.

Adapun Dipo menegaskan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpuruk, takkan membuat krisis ekonomi sebelum Reformasi '98 bisa terjadi. Sebab, ia menilai kondisi hari ini berbeda.

"Mungkin soal kekhawatiran soal '98 itu saya rasa cukup kecil. Karena kalau '98 kita Rp4 ribu langsung (naik) Rp11 ribu (per dolar AS). Nah sekarang sudah ada instrumen macam-macam jadi tidak mungkin naik cepat," ujar dia.

Dipo memandang, pemerintah ada waktu untuk koreksi kondisi yang terjadi. Ia pun berharap kesempatan itu tak dikesampingkan. "Nah ini sebaiknya jangan jadi kesempatan yang disia-disiakan," tandasnya.