Hashim: Pemerintah Targetkan Pembangkit Listrik Nuklir 7 GW Hingga 2034

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 4 Feb 2026, 14:32
thumbnail-author
Naurah Faticha
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo memberikan paparan dalam forum Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. (ANTARA/Aria Ananda) Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo memberikan paparan dalam forum Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026. (ANTARA/Aria Ananda) (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia menegaskan rencana ambisius untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas total 7 gigawatt (GW) secara bertahap hingga tahun 2034. Pernyataan ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, pada forum Indonesia Economic Summit 2026 di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.

“Pemerintah telah memutuskan untuk memulai pengadaan 7 gigawatt tenaga nuklir. Ini baru dan benar-benar baru. Pada tahap awal 500 megawatt, dan secara bertahap hingga 2034 mencapai 7 gigawatt,” kata Hashim.

Hashim menekankan bahwa pengembangan PLTN menjadi bagian dari strategi transisi energi nasional yang lebih luas, melengkapi pembangunan pembangkit listrik skala besar yang tercantum dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL).

Dalam paparan tersebut, Hashim menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik baru sebesar 70 GW dalam 10 tahun ke depan.

“Sekitar 76 persen di antaranya merupakan proyek energi terbarukan,” ujarnya, menekankan dominasi energi hijau dalam rencana tersebut.

Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo: Hunian Vertikal Kampung Bandan Implementasi Nyata Program Tiga Juta Rumah

Proyek-proyek energi terbarukan ini, menurut Hashim, menarik perhatian para investor dan penyedia teknologi global, menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang semakin fokus pada energi berkelanjutan. Selain itu, gas alam tetap diposisikan sebagai bahan bakar transisi untuk memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional.

“Sisanya akan disediakan oleh gas alam, yang kami anggap sebagai bahan bakar transisi,” tutur Hashim.

Hashim menegaskan bahwa kebijakan energi ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, dan pengurangan emisi karbon secara berkelanjutan.

Ia juga menambahkan bahwa keputusan memulai PLTN membuka peluang investasi baru, baik dari sisi pembiayaan maupun penyediaan teknologi, seiring meningkatnya kebutuhan listrik nasional dalam jangka panjang.

Baca Juga: Hashim Bantah Prabowo Miliki Lahan Sawit, Sebut Hal Ini

(Sumber: Antara) 

x|close