Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta sudah melakukan impor bensin untuk awal tahun 2026.
“Kalau yang awal tahun, sudah (impor). Sudah-sudah,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 13 Januari 2026.
Pernyataan tersebut menanggapi keluhan masyarakat soal stok bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta yang sempat kosong. Laode menjelaskan, BBM masih dalam proses distribusi dan meminta masyarakat bersabar.
Laode menargetkan stok BBM di SPBU swasta pulih sebelum bulan Ramadhan dan Lebaran.
“Kan berdekatan nih, Nataru (Natal dan Tahun Baru), lalu sebentar lagi Ramadhan dan Lebaran. Ini kami kejar,” kata dia.
Baca Juga: Bahlil Buka Peluang Setop Impor Bensin pada 2027
Terkait produk solar, Laode meminta pengelola SPBU swasta segera melakukan negosiasi dengan Pertamina. Ia menambahkan, mulai Maret 2026, pemerintah tidak akan memberikan izin impor solar untuk SPBU swasta.
“Jadi dari produksi RDMP (Balikpapan) itu semua nanti diserap untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri,” ujar Laode, merujuk pada Kilang Balikpapan yang baru direvitalisasi melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP).
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan impor solar untuk SPBU swasta akan dihentikan pada 2026. Jika masih terdapat kargo solar yang masuk pada Januari atau Februari 2026, hal itu merupakan sisa impor tahun 2025.
Baca Juga: Bahlil: Impor BBM 2026 Dibuka, Buat Swasta 110 Persen dan B2B -nya Atur dengan Pertamina
“Tetapi tahun ini, Kementerian ESDM atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor,” ujar Bahlil.
Kilang RDMP Balikpapan, yang berada di Refinery Unit V, Kalimantan Timur, memiliki kapasitas produksi hingga 360 ribu barel per hari, naik dari 260 ribu barel per hari sebelumnya, atau setara 22–25 persen dari kebutuhan nasional.
Secara ekonomi, proyek ini diharapkan meningkatkan kemandirian energi nasional, mengurangi impor BBM hingga Rp68 triliun per tahun, serta memberikan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai Rp514 triliun.
(Sumber: Antara)
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memberi keterangan ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026. (ANTARA/Putu Indah Savitri) (Antara)