Kaleidoskop Ekonomi 2025: 10 Peristiwa Penting yang Mewarnai Indonesia

Ntvnews.id, Jakarta - Sepanjang tahun 2025, dinamika perekonomian nasional diwarnai berbagai peristiwa besar yang memengaruhi pasar keuangan, dunia usaha, hingga kehidupan masyarakat.

Dalam hal ini, Ntvnews.id merangkum 10 peristiwa ekonomi tercatat sebagai yang paling berdampak dan mengguncang perekonomian tanah air sepanjang tahun ini.

1. Coretax Bermasalah

Coretax/Ist

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memperkenalkan sebuah sistem administrasi perpajakan terbaru yang dinamakan Coretax. 

Sistem Coretax itu diimplementasikan per 1 Januari 2025 dan berdasarkan laman coretaxdjp.pajak.go.id sempat mengalami downtime.

Aplikasi Coretax senilai Rp1,3 triliun mengalami berbagai masalah seperti kesulitan login dan error dalam sistem yang menunjukkan bahwa aplikasi tersebut belum sepenuhnya siap digunakan. 

2. Rupiah Tergerus Rp17 Ribu per Dolar AS

Ilustrasi - Pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), dengan target rampung pada 2027. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay) (Antara)

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) makin terpuruk setelah Presiden Donald Trump terkait kebijakan tarif resiprokal

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah sempat anjlok ke level Rp17.217 per Dolar AS pada Senin 7 April 2025.

Pengamat pasar uang, yang juga Presiden Direktur PT Doo Financial Futures, Ariston Tjendra menganggap pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi respons negatif negara-negara atas kebijakan tarif resiprokal AS.

"Sentimen negatif dari pengumuman kebijakan tarif Trump (Presiden AS Donald Trump) yang direspons negatif oleh negara-negara yang dinaikkan tarifnya menjadi pemicu utama pelemahan rupiah," ucapnya.

3. PPATK Blokir Rekening Nganggur 3 Bulan Lebih

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana usai menghadiri diskusi “Strategi Nasional Melawan Kejahatan Finansial” di Jakarta, Selasa 5 Agustus 2025. (ANTARA/Rizka Khaerunnisa) (Antara)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bakal memblokir rekening nganggur yang tidak digunakan lagi selama tiga bulan dan menyebutnya sebagai rekening dormant.

Rekening dormant seringkali disalahgunakan seperti untuk pencucian uang, maka dari PPATK memutuskan untuk melakukan pemblokiran transaksi pada rekening dormant.

Kendati demikian, seluruh proses analisis atas rekening dormant yang dilakukan secara bertahap bersama perbankan telah tuntas dlakukan.

Peta risiko atas 122 juta rekening dormant yang terdampak penghentian sementara transaksi telah diperoleh PPATK. 

PPATK sejak Mei 2025 secara bertahap, telah memberikan arahan resmi kepada perbankan untuk melakukan pencabutan penghentian sementara transaksi atas rekening dormant.

4. Donald Trump Kenakan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia

Presiden Prabowo Subianto (dua kiri) berdiri denga Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di suasana ruang konferensi di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025. (ANTARA)
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengirim surat ke pemerintah Indonesia terkait kenaikan harga impor yang mencapai 32 persen, meskipun sudah melakukan negosiasi sebelumnya.

Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara seperti Bangladesh dikenai tarif 35 persen, Kamboja dan Thailand mencapai 36 persen. Tarif impor tersebut bakal berlaku pada 1 Agustus.

Namun, Presiden Trump pada Selasa, 15 Juli 2025. mengumumkan bahwa telah tercapai sebuah kesepakatan dagang besar antara AS dan Indonesia, yang merupakan hasil dari perbincangannya dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dimana Indonesia akan dikenakan tarif impor sebesar 19 persen untuk seluruh produk yang mereka ekspor ke Amerika Serikat, yang mana sebelumnya sempat menghadapi ancaman tarif hingga 32 persen.

5. Pasar Modal Catat Rekor 

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025. (ANTARA)

Optimisme ekonomi juga tercermin di pasar modal. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat rekor tertinggi baru (All Time High).

Pada 15 Agustus 2025, bertepatan dengan pidato kenegaraan Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR, IHSG menembus level 8.012,63. 

Rekor itu kembali dipecahkan pada 10 Oktober 2025, dengan IHSG menyentuh 8.257,86 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kenaikan ini disebut mencerminkan kepercayaan pelaku pasar terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran.

6. Sri Mulyani Serahkan Jabatan Menteri Keuangan ke Purbaya Yudhi Sadewa

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 9 September 2025. (ANTARA/Imamatul Silfia) (Antara)

Sri Mulyani Indrawati resmi menyerahkan jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Hal ini ditandai dengan serah terima jabatan (sertijab) digelar di Aula Lantai Mezzanine, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 9 September 2025.

Selain Purbaya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Mukhtarudin Djuhari sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi dan Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umroh.

Kemudian Daniel Anzar Simanjuntak dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh.

7. Polemik Tanah Warisan Terlantar Diambil Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kebijakan nasional yang lebih menyeluruh untuk merapikan administrasi pertanahan Indonesia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sempat menyampaikan bahwa negara berhak mengambil kembali lahan yang tidak dimanfaatkan, termasuk tanah yang diklaim sebagai warisan keluarga.

Pernyataan ini disampaikan Nusron untuk menanggapi masyarakat yang masih menganggap tanah milik leluhur sebagai hak mutlak yang tak bisa diganggu gugat.

Pemerintah membutuhkan waktu hampir dua tahun atau sekitar 587 hari sebelum lahan bisa dinyatakan sebagai tanah terlantar dan diambil alih. Prosesnya dimulai dari pemberian surat peringatan pertama selama 180 hari.

Jika tidak ada tanggapan, pemerintah akan mengirimkan peringatan kedua yang berlaku selama 90 hari, lalu dilakukan evaluasi selama dua minggu. Bila masih tidak ada perubahan, peringatan ketiga dikirim selama 45 hari dan kembali dievaluasi dalam dua minggu.

Tahapan terakhir adalah surat peringatan ketiga selama 30 hari, sebelum akhirnya dilakukan rapat penetapan tanah terlantar. 

8. Dana Rp200 T di Bank Himbara

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke perbankan efektif mulai hari ini, Jumat 12 September 2025. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuat gebrakan dengan mengalihkan dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) sebesar Rp200 triliun ke lima bank Himbara.

Dari total alokasi Rp200 triliun tersebut, BNI termasuk salah satu bank yang menerima porsi terbesar, yakni Rp55 triliun sama besar dengan alokasi untuk Bank Mandiri dan BRI.  

Kemudian BTN mendapat Rp25 triliun dan BSI Rp10 triliun.

9. 83 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Terbentuk

Koperasi Desa Merah Putih (Istimewa)

Capaian lain datang dari inisiatif pemberdayaan ekonomi desa. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa per 15 Oktober 2025, telah berdiri 83.132 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia.

Sebanyak 82.058 dari koperasi itu telah berbadan hukum. Jumlah itu melebihi target 80.000 Kopdes Merah Putih saat dicetuskan Presiden Prabowo pada 3 Maret 2025.

10. Purbaya Ancam Rumahkan 16 Ribu Pegawai Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) menolak rencana bea cukai membuka peluang barang sitaan hasil penindakan balpres dapat dialihkan untuk membantu korban bencana. (Ntvnews.id-Muslimin Trisyuliono)

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan waktu satu tahun kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) untuk membenahi masalah dalam tubuh instansinya.

Bendahara Negara itu mengaku telah menggelar rapat internal dan memperingatkan kepada jajarannya di Bea Cukai terkait citra yang kurang baik di masyarakat.

Bahkan Purbaya mengancam pegawai Bea Cukai berisiko dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) bila kinerja instansi gagal diperbaiki.

"Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai biaya cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan," tegas Purbaya.