Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung program mandatori bioetanol 10 persen (E10) yang akan diterapkan pada 2027. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung program mandatori bioetanol 10 persen (E10) yang akan diterapkan pada 2027.
“Pasti ada insentif, bisa berupa tax holiday dan kepastian pasar,” ujar Bahlil usai menghadiri Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.
Menurut Bahlil, terdapat peluang besar masuknya investor dari Brasil untuk berpartisipasi dalam pembangunan pabrik etanol. Meski masih dalam tahap pembahasan, peluang itu terbuka setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Brasil.
“Semalam setelah penandatanganan, kami sempat berdiskusi, dan ada kemungkinan besar investor dari Brasil ikut masuk,” katanya.
Untuk mewujudkan program E10, pemerintah membutuhkan pasokan sekitar 1,4 juta kiloliter etanol pada 2027. Bahlil menegaskan, pemerintah menargetkan seluruh kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, bukan melalui impor.
Baca Juga: Bahlil Wajibkan Etanol 10 Persen di BBM Mulai 2027
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan pabrik etanol berbasis bahan baku lokal seperti singkong, jagung, dan tebu, karena dapat mendorong ekonomi daerah serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat tani.
“Begitu bahan bakunya ditanam, kita langsung bangun pabrik etanolnya. Ini bukan hanya soal energi, tapi juga pemberdayaan ekonomi rakyat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengungkapkan bahwa pabrik etanol berbahan tebu kemungkinan akan dibangun di Merauke, Papua Selatan, sedangkan pabrik berbasis singkong masih dalam proses pemetaan lokasi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan terhadap penerapan mandatori campuran bioetanol 10 persen untuk BBM sebagai langkah strategis menekan emisi karbon sekaligus mengurangi ketergantungan impor energi fosil.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri memastikan kesiapan Pertamina untuk menjalankan kebijakan tersebut, dengan komitmen memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
