AKKSINDO dan KHI Deklarasikan Vredeburg Charter 2026: Perkuat Kedaulatan Konten Sejarah, Perlindungan HKI, dan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan

Ntvnews.id, Yogyakarta - Asosiasi Kreator Konten Sejarah Indonesia (AKKSINDO) bersama Komunitas Historia Indonesia (KHI) resmi mendeklarasikan Vredeburg Charter 2026 (Piagam Kreator Konten Sejarah Indonesia) dalam perhelatan Temu Kreator Konten Sejarah Nasional di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Sabtu, 31 Oktober 2026. Mengusung tema "Mendorong Ekonomi Kreatif Berkelanjutan melalui Pemajuan Konten Digital yang Berbudaya", forum ini mempertemukan lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat validitas narasi sejarah, pelindungan hak kekayaan. intelektual (HKI), serta kemandirian ekonomi kreator di ruang digital.

Pendiri KHI sekaligus Ketua Umum AKKSINDO, Asep Kambali, menegaskan bahwa kreator konten sejarah memikul tanggung jawab strategis sebagai penjaga memori kolektif bangsa di tengah disrupsi algoritma. Dalam laporan inisiasinya, ia menekankan lima langkah utama bagi para kreator: menyajikan sejarah secara menarik dan mudah diingat, menghadirkan konten yang inklusif dan edukatif, memastikan akurasi berbasis metodologi sejarah, membangun jejaring pembelajaran antarkreator, serta berkontribusi membentuk masyarakat yang berkesadaran sejarah dan budaya.

Sinergi Negara dan Industri: Hilirisasi Ekonomi Kreatif, Pemajuan Budaya, serta Hulu Arsip Penyelenggaraan forum nasional ini didukung penuh oleh Kementerian Ekonomi Kreatif RI dan Privy selaku mitra utama strategis, bersama Kementerian Kebudayaan RI dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai pendukung utama.

Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, menempatkan subsektor konten digital berbasis. kekayaan sejarah dan budaya sebagai penggerak strategis perekonomian nasional yang mampu menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan berkelanjutan.

AKKSINDO dan KHI Deklarasikan Vredeburg Charter 2026: Perkuat Kedaulatan Konten Sejarah, Perlindungan HKI, dan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan

Baca Juga: Gekrafs Bentuk 4 DPLN Guna Perluas Jaringan Ekonomi Kreatif di Tiongkok

"Konten digital berbasis sejarah dan budaya memiliki potensi besar sebagai mesin pertumbuhan baru ekonomi kreatif nasional. Kami mendorong agar karya para kreator tidak berhenti pada jumlah tayangan di media sosial semata, melainkan mampu bertransformasi menjadi kekayaan intelektual (IP) yang terlindungi hukum, memiliki nilai komersial lintas industri, dan memberikan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi para pelakunya," tegas Menteri Ekonomi Kreatif RI dalam arahannya.

Sejalan dengan penguatan ekosistem tersebut, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, melalui sambutan video menegaskan pentingnya pengembangan, pelindungan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di ruang siber, termasuk penguatan literasi sejarah sebagai fondasi identitas dan karakter bangsa.

"Penguatan literasi sejarah di ruang digital adalah fondasi utama untuk menjaga jati diri dan karakter bangsa di tengah derasnya arus algoritma global. Kami mendorong kolaborasi nyata antara pemerintah, akademisi, lembaga kearsipan, dan kreator konten untuk mendigitalisasi sumber sejarah serta menjadikan museum dan cagar budaya sebagai laboratorium kreatif yang mendekatkan narasi sejarah kepada masyarakat," ujar Fadli Zon.

Sementara itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito, mengingatkan bahwa tantangan ruang digital saat ini bukan hanya soal teknologi, melainkan maraknya disinformasi dan pendangkalan narasi sejarah. ANRI berkomitmen memperkuat kapasitas historiografi digital para kreator agar sumber arsip primer dapat diolah menjadi karya yang akurat dan mudah dipahami generasi muda. "Jadikan arsip sebagai sauh kebenaran, dan jadikan kreativitas sebagai sayap yang menerbangkan keagungan budaya Indonesia ke panggung dunia," pesan Mego..

Membedah Dapur Konten: Dari Validitas Riset hingga Kepastian Hukum

Rangkaian kegiatan dibagi ke dalam tiga sesi diskusi panel yang mengupas tuntas ekosistem kreator dari hulu ke hilir:

Hulu Riset & Kewirausahaan Budaya (Sesi 1): Menghadirkan Guru Besar Sejarah Universitas.

Diponegoro Prof. Dr. Dhanang Respati Puguh, Staf Ahli Menteri Kebudayaan RI Masyithoh Annisa Ramadhani, serta Owner BT Batik Trusmi Sally Giovani. Sesi ini menyoroti pentingnya menjadikan arsip dan riset ilmiah sebagai fondasi konten audiovisual guna menghindari distorsi, glorifikasi, serta mitologisasi sejarah, sekaligus membedah sinergi antara pelestarian warisan budaya dan pengembangan industri kreatif.

AKKSINDO dan KHI Deklarasikan Vredeburg Charter 2026: Perkuat Kedaulatan Konten Sejarah, Perlindungan HKI, dan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan

Baca Juga: Menekraf Dorong Desa Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Baru

Ketahanan Keluarga, Komunitas, & Keamanan Siber (Sesi 2): Menghadirkan Dr. Restu Gunawan, M.Hum. (Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kemenbud RI), kreator konten Fajar Aditya (RJL5), Mira Sahid (Founder Kumpulan Emak Blogger/KEB), Sarah Azzahra (Ketua GEKRAFS DIY), dan Donny BU (Founder ICT Watch). Diskusi ini mengupas cara membedakan fakta sejarah dan mitos, merancang narasi budaya yang relevan bagi generasi muda, membangun literasi digital yang berhulu dari keluarga, memastikan dampak ekonomi kreatif bagi pelaku lokal, hingga menerapkan standar keamanan akun (digital hygiene) dan etika publikasi.

Perlindungan HKI, Monetisasi, & Kepercayaan Digital (Sesi 3): Menghadirkan Pakar Kekayaan. Intelektual Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi RI) Robinson Sinaga, praktisi Multi Channel Networking (Kendali Jagad) Sugio Dwinanto Wibowo, serta CIO Privy Krishna Chandra. Sesi ini membedah aspek hukum hak cipta, etika penggunaan materi pihak ketiga, pencatatan publikasi, proteksi dan optimalisasi monetisasi kanal resmi, hingga perlindungan hukum kontrak digital kreator.

Sinergi konkret dari hulu sumber budaya hingga hilirisasi industri dan kepastian hukum turut ditegaskan oleh para narasumber lintas sektor tersebut. Staf Ahli Menteri Kebudayaan RI, Masyithoh Annisa Ramadhani, menyatakan komitmen pemerintah dalam membuka akses sumber daya kebudayaan seluas-luasnya bagi para kreator konten, mulai dari penyediaan enam jilid buku Sejarah Indonesia yang dapat diakses secara gratis, 8.827 data digital warisan budaya, hingga pengembangan Dana Indonesia Raya sebagai rujukan kreasi yang valid. Dari sisi kewirausahaan berbasis warisan budaya, Owner BT Batik Trusmi, Sally Giovani, menekankan bahwa penguatan narasi sejarah di ruang digital mampu menjadi penggerak ekonomi daerah yang memberdayakan ribuan perajin lokal, sebab menurutnya, "Melestarikan budaya dan membangun bisnis bukan dua hal yang bertentangan, tetapi harus saling menguatkan".

Sementara itu, guna memastikan karya dan kontrak kerja sama para kreator terlindungi di ruang siber, CIO Privy, Krishna Chandra, menyampaikan, "Seluruh karya digital dapat dilekatkan Sertifikat Elektronik di dalamnya untuk memberikan kepastian subjek, objek, keaslian, pengiriman, dan memastikan agar isi dokumen tidak dapat diubah."

Krishna melanjutkan, "Dengan dukungan Privy yang berinduk ke Komdigi RI, Sertifikat Elektronik dapat diandalkan sebagai instrumen krusial untuk memberikan pelindungan hukum dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para konten kreator sejarah dan budaya. Melalui ekosistem digital trust yang terpercaya ini, kita bersama-sama dapat mendorong terwujudnya ekonomi kreatif yang berkelanjutan."

Deklarasi Vredeburg Charter 2026 secara Elektronik Tersertifikasi

Puncak kegiatan pada pukul 15.45 WIB ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan Vredeburg Charter 2026 menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang difasilitasi oleh Privy, penyedia Digital Trust terdepan di Indonesia yang telah dipercaya oleh 72 juta pengguna terverifikasi dan 300.000 institusi serta bisnis. Berinduk ke Komdigi RI, Privy menghadirkan layanan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi, Verifikasi Identitas, serta Identitas Digital yang aman, sah secara hukum, dan telah beroperasi di skala globa. Piagam tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum AKKSINDO Asep Kambali, CIO Privy Krishna Chandra (mewakili CEO & Founder Privy), serta tiga perwakilan peserta kreator konten Peri Sandi, Pandu Fathurrohman, dan Suci Ambar Wati dengan disaksikan langsung oleh Direktur Konten Digital Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Yuana Rochma Astuti.

Baca Juga: Indonesia Creative Connect 2026 Jadi Momentum ICCN Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif Nasional

Vredeburg Charter 2026 telah menetapkan Lima Pilar Kebudayaan Digital Indonesia sebagai landasan

gerak bersama:

1. Mewujudkan ruang digital yang berdaulat, aman, dan bertanggung jawab.

2. Membangun ruang digital yang mendidik dan mencerahkan.

3. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang berdikari dan mandiri.

4. Memperkuat peran keluarga serta komunikasi dan jejaring antarkomunitas.

5. Menumbuhkan kesadaran sejarah dan kepribadian budaya bangsa.

Melalui kesepakatan ini, AKKSINDO bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memastikan kemajuan teknologi digital berjalan seiring dengan tanggung jawab merawat memori bangsa, melindungi kekayaan intelektual, dan meningkatkan kesejahteraan pelaku kreatif secara berkelanjutan