AHY: Program 3 Juta Rumah dan Gerakan ASRI Saling Melengkapi

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya penggabungan dua kebijakan utama tersebut saat menghadiri Forum Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh Terpadu di Jakarta, Senin.

"Bapak Presiden juga mencanangkan Gerakan Indonesia ASRI. Oleh karena itu, mengkombinasikan, mengawinkan dua kebijakan dan program utama, yang pertama membangun 3 juta rumah termasuk memperbaiki kondisi perumahan masyarakat dengan Gerakan Indonesia ASRI, maka manifestasi di antaranya adalah dengan menghadirkan penataan, pembenahan, atau revitalisasi kawasan kumuh," ujar AHY di Jakarta, Senin (14/9).

Data pemerintah mencatat ada sekitar 7.000 kawasan kumuh yang tersebar di berbagai daerah dengan tingkatan yang bervariasi, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat.

 

Baca Juga: Mendagri Tito Ajak Pemda dan Forkopimda Galakkan Gerakan Indonesia ASRI

Untuk menangani area seluas itu, pemerintah menerapkan pembagian kewenangan yang terstruktur berdasarkan pemetaan wilayah. Area kumuh dengan luas di atas 15 hektare menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara itu, wilayah seluas 10 hingga 15 hektare ditangani oleh pemerintah provinsi, dan area di bawah 10 hektare berada dalam wewenang pemerintah kabupaten atau kota.

Langkah terpadu ini diambil mengingat sektor perumahan nasional masih dibayangi tantangan mendasar, seperti tingginya angka kesenjangan kepemilikan rumah (housing backlog). Hingga kini, banyak keluarga yang belum memiliki hunian pribadi maupun yang masih bertahan tinggal di rumah tidak layak huni.

Menjawab persoalan tersebut, serangkaian kebijakan dan instrumen pembiayaan telah disiapkan guna mempermudah akses masyarakat terhadap hunian yang layak. Dukungan tersebut mencakup Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), program Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan. Berbagai instrumen ini diharapkan mampu memberikan akses yang lebih luas, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

 

Upaya pembenahan ini sejalan dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan sejahtera, di mana infrastruktur, konektivitas, serta sektor perumahan memegang peranan kunci. Target akhirnya adalah menghadirkan kawasan yang lebih tertata sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Keberhasilan agenda besar ini dinilai sangat bergantung pada solidnya kerja sama antarinstansi serta keterlibatan warga secara langsung di lapangan.

"Tentunya semangat yang dihadirkan dalam forum ini bagaimana kita meningkatkan keterpaduan, integrasi yang baik antara berbagai kementerian dan lembaga, termasuk juga antara pemerintah pusat dan daerah, dan kolaborasi lintas elemen masyarakat. Karena kita ingin masyarakat berpartisipasi secara langsung. Komunitas ini penting," ujar AHY.

 

(Sumber: Antara)