Dirgayuza: Program MBG Jadi Kunci Arahkan Pilihan Konsumsi Pangan Masyarakat

Dirgayuza menegaskan bahwa penguatan kemandirian pangan tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan produksi dan efisiensi biaya, melainkan harus dibarengi dengan intervensi pada jenis pangan yang dikonsumsi masyarakat.

“Makanya kita perlu membuat masyarakat kita jatuh cinta sama pangan kita sendiri,” kata Dirgayuza dalam peluncuran buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul pada ajang IdeaFest 2026 di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, MBG menjalankan dua fungsi strategis sekaligus: menyerap hasil panen petani dan nelayan dalam jangka pendek, serta mengarahkan preferensi konsumsi masyarakat untuk jangka panjang.

“MBG itu adalah mekanisme tidak hanya untuk membantu in the short term offtaker para petani nelayan kita di setiap daerah, tapi juga cara kita nanti untuk bisa membuat atau menentukan customer preference in the long run agar masyarakat kita mem-prefer makan makanan yang memang kita bisa produksi dalam negeri,” ujarnya.

 

Dirgayuza menekankan bahwa pilihan konsumen sangat menentukan arah produksi. Permintaan masyarakat terhadap jenis pangan tertentu pada akhirnya akan memengaruhi komoditas apa yang perlu disediakan dan dikembangkan secara nasional.

Oleh karena itu, penguatan kemandirian pangan harus mempertemukan sisi produksi dan konsumsi, termasuk memperluas penerimaan masyarakat terhadap pangan lokal. Pendekatan ini dinilai kian krusial saat ada komoditas tertentu yang sulit diproduksi secara kompetitif di dalam negeri akibat perbedaan kondisi sumber daya dan karakter produksi.

Ia meyakini pola konsumsi masyarakat dapat terus berkembang seiring ketersediaan dan pengenalan produk pangan lokal secara konsisten. “Nah kita perlu melihat bagaimana kita memilih sebagai konsumen, karena apa yang kita pilih itu akhirnya menentukan,” tuturnya.

Dari sisi rantai pasok, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis telah mengamanatkan agar MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Regulasi ini juga mewajibkan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

 

Langkah tersebut mulai menampakkan hasil. Pada Juli 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa program MBG telah melibatkan sekitar 148 ribu pemasok pangan lokal, yang terdiri dari BUMDes, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, kelompok tani, kelompok peternak, hingga pelaku UMKM.

Pemerintah turut mengarahkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memberdayakan kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, serta UMKM di sekitar lokasi dapur MBG. SPPG dilarang menggantungkan pasokan bahan pangan hanya pada satu atau dua pemasok saja.

Sejalan dengan arahan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mengimbau setiap SPPG untuk mengutamakan komoditas lokal dengan menyerap hasil produksi peternak dan pelaku usaha di wilayah masing-masing.

Dalam forum yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menggarisbawahi bahwa penguatan produksi dalam negeri merupakan fondasi utama untuk memutus ketergantungan pada produk luar negeri.

“Kalau kita tidak swasembada di bidang pangan, maka pangan kita akan tergantung kepada impor,” kata Zulhas.

 

Menurut Zulhas, ketahanan dan swasembada pangan berdampak langsung pada keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. “Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada. Oleh karena itu Pak Prabowo mengatakan swasembada itu kehormatan,” tegasnya.

Melalui diskusi tersebut, Zulhas dan Dirgayuza sepakat menempatkan isu pangan tidak hanya sebatas volume produksi, tetapi juga mencakup pola konsumsi, kesejahteraan produsen, pemenuhan gizi, hingga kemandirian bangsa. Keterhubungan antara produksi dan pilihan konsumsi ini diharapkan mampu menciptakan permintaan yang berkelanjutan terhadap hasil pangan nasional.

 

(Sumber: Antara)