Danantara Alokasikan Rp456 Miliar untuk Selesaikan Persoalan LRT City

Ntvnews.id, Jakarta -Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyiapkan alokasi dana sebesar Rp456 miliar guna menuntaskan persoalan proyek hunian LRT City. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian bagi lebih dari 2.000 konsumen yang dirugikan akibat tersendatnya pembangunan proyek milik PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI).

"Bagi saya itu penting sekali bahwa kita tidak boleh merugikan orang, dan itu saya sampaikan kepada seluruh manajemen," ujar Dony seusai pembukaan Danantara Housing Expo 2026 di NICE PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (27/8).

Dony menaruh perhatian mendalam terhadap kerugian yang dialami para pembeli, mengingat banyak di antara mereka yang memanfaatkan dana tabungan untuk membeli tempat tinggal pertama.

"Bayangkan orang menyisakan uangnya, menempatkan uangnya, itu uang tabungannya. Apalagi itu uang untuk rumah pertama. Itu dzolim namanya," ujar Dony.

Penyelesaian masalah LRT City dipastikan masuk dalam agenda komitmen Danantara Indonesia. Dony menyebut pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan pihak pengembang guna merumuskan skema penyelesaian bagi ribuan konsumen terdampak.

"Jadi teman-teman yakin lah sama saya. Saya sudah ketemu dengan meereka (developer LRT City), kita akan selesaikan kurang lebih untuk menyelesaikan 2.000 sekian saudara-saudara kita yang sudah membayar itu. Saya membutuhkan penyelesaian itu Rp456 miliar, itu akan kita lakukan, jelas ya," ujar Dony.

Dony menerangkan bahwa dukungan dana senilai Rp456 miliar tersebut bersumber dari Danantara dan akan disalurkan dalam bentuk penyertaan modal (equity injection) kepada Adhi Karya maupun anak usahanya.

"Iya, itu komitmen kita. Nanti bentuknya equity injection untuk penyelesaian proyek (LRT City)," ujar Dony.

Sikap tegas Danantara ini berawal dari rapat bersama jajaran Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada Selasa (11/08) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Dony mendesak manajemen Adhi Karya untuk merespons cepat aduan warga dan memperkuat komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

"Semua keluhan masyarakat perlu segera ditindaklanjuti. Komunikasi dengan penghuni juga perlu diperkuat, agar persoalan yang ada bisa segera diselesaikan," ujar Dony.

Danantara meminta Adhi Karya bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kawasan sekaligus merampungkan pembangunan sesuai arahan pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait juga telah bergerak menyiapkan langkah penyelesaian. Maruarar sebelumnya telah berkoordinasi dengan Kepala BPKP M Yusuf Ateh serta Kepala BP BUMN yang juga menjabat COO Danantara, Dony Oskaria.

Guna mendalami permasalahan, Kementerian PKP meminta konsumen menyusun dokumen kronologi, perjanjian, dan usulan solusi, sementara jajaran direksi baru ADCP ditugaskan menyiapkan laporan kronologi proyek beserta skema penyelesaiannya. Selain itu, Maruarar turut mengusulkan pelaksanaan audit investigasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait mandeknya proyek hunian vertikal tersebut.