Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan para pelaku usaha yang mengekspor tiga komoditas strategis, yakni batu bara, crude palm oil (CPO) atau kelapa sawit, serta paduan besi (ferro alloy), diwajibkan melaporkan aktivitas ekspornya kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai Senin, 1 Juni 2026.
"Implementasi (pelaporan aktivitas ekspor komoditas) akan berlaku mulai besok, 1 Juni 2026, yang merupakan periode transisi dimana kegiatan ekspor berjalan seperti biasa oleh perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian kewajiban bagi perusahaan ekspor untuk melaporkan kegiatan ekspornya kepada PT DSI sebagai BUMN ekspor," ucap Airlangga dalam Konferensi Pers Persiapan Operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) di Jakarta, Minggu, 31 Mei 2026.
Dalam pelaksanaannya, proses pelaporan akan difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melalui portal Customs Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0 yang telah disiapkan pemerintah.
Airlangga menjelaskan, kebijakan pelaporan tersebut akan memasuki masa evaluasi selama tiga bulan pertama. Hasil evaluasi itu nantinya menjadi dasar untuk menentukan tahapan implementasi berikutnya.
Baca Juga: Peneliti BRIN Dimas Fajar Prasetyo Tegaskan Tak Terlibat Riset Palsu
Setelah melalui proses evaluasi secara bertahap selama enam bulan ke depan, PT DSI ditargetkan mulai beroperasi penuh pada Januari 2027 sebagai pengelola tunggal (single trader) ekspor komoditas strategis Indonesia di pasar global.
"Sesuai dengan tahapan yang disiapkan, implementasi secara penuh berlaku paling lambat 1 Januari 2027. Dengan demikian, para pengusaha ataupun para pelaku ataupun para eksportir dan pihak-pihak yang terkait, memiliki waktu cukup untuk melakukan penyesuaian," harap Airlangga.
Menko Perekenomian Airlangga Hartarto (NTVnews)
Menurut Airlangga, kewajiban pelaporan ini dirancang untuk meningkatkan pengawasan dan tata kelola ekspor nasional. Langkah tersebut juga ditujukan untuk mencegah berbagai praktik yang merugikan negara, seperti underinvoicing, transfer pricing, serta pelarian devisa hasil ekspor (DHE).
"Sehingga nilai ekspor yang tercatat menggambarkan besarnya transaksi ekspor yang sebenarnya, sehingga kewajiban (perusahaan ekspor tiga komoditas tersebut) kepada negara dan penerimaan negara dari pelaksanaan ekspor lebih optimal," tutur dia.
Data pemerintah menunjukkan bahwa ketiga komoditas strategis tersebut menyumbang nilai ekspor sebesar 66,13 miliar dolar AS atau sekitar 23,4 persen dari total ekspor nasional sepanjang 2026. Kontribusi tersebut turut menopang surplus neraca perdagangan Indonesia yang telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.
Baca Juga: Polda Metro Jaya Lakukan Penahan Dirut PT Khazanah, Diduga Gelapkan Dana Umrah Rp12,14 Miliar
Secara rinci, nilai ekspor batu bara pada 2025 mencapai 24,48 miliar dolar AS, ekspor kelapa sawit dan CPO sebesar 24,42 miliar dolar AS, sedangkan ferro alloy atau besi paduan mencapai 16,49 miliar dolar AS.
Airlangga menegaskan pemerintah tetap menjaga kepastian usaha dan menghormati kontrak dagang yang telah berjalan antara eksportir dan mitra bisnis mereka.
"Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kepastian usaha, arus barang, realisasi ekspor, dan kontrak-kontrak yang telah berjalan ini tetap dihormati dan tentunya ini mengacu kepada kesepakatan antara eksportir dan mitra dagangnya," terang Airlangga.
"Dengan kebijakan tata kelola ekspor yang baru ini, langkah impementasi telah disiapkan dan diharapkan memastikan setiap nilai ekspor strategis memberikan manfaat nyata untuk mendorong perekonomian dan juga diperuntukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia," tambah dia.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
