Kemlu Ungkap Alasan Prabowo Berbicara Nomor Urut 3 di Sidang Umum PBB

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menjelaskan mengapa Presiden Prabowo Subianto mendapat giliran berbicara ketiga dalam sesi perdebatan umum (general debate) Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat, dalam pengarahan media di Jakarta, Kamis, menerangkan bahwa Sidang Majelis Umum PBB memiliki tradisi undian untuk menentukan posisi duduk serta urutan penyampaian pidato.

“Pertama adalah siapa yang duduk paling depan pertama. Jadi kalau enggak rugi, A di depan terus, Z paling belakang. Nah itu tiap tahun makanya posisi duduk selalu bergeser,” kata Tri.

Ia menjelaskan, dalam penentuan kursi, PBB memberi pengecualian khusus bagi sejumlah perwakilan negara penyandang disabilitas yang ditempatkan di barisan paling depan.

Baca Juga: Prabowo Siap Angkat Dinamika Global di Sidang Umum PBB

Tri menyampaikan bahwa Indonesia telah mendaftarkan keikutsertaannya sejak Mei lalu dan memastikan delegasi akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam penentuan urutan berbicara, lanjut Tri, PBB mengelompokkan berdasarkan kepala delegasi. Proses undian dimulai dari kelompok presiden atau wakil presiden, disusul perdana menteri, wakil perdana menteri, dan pejabat lainnya.

“Jadi hasil undian tersebut kemudian ya Alhamdulillah kita dapat sepertinya nomor satu. Karena nomor satu dan duanya itu sudah memang by default selalu Brasil dan Amerika,” ucap Tri.

Baca Juga: Prabowo Telepon Emir Qatar, Tanya Kondisi dan Kecam Keras Serangan Israel ke Doha

Ia menambahkan, ini merupakan kali pertama Indonesia mendapat urutan yang baik sehingga bisa tampil berbicara di hari pertama pembukaan sesi perdebatan umum. Sesi tersebut akan dimulai pukul 10 pagi waktu setempat.

Sidang Majelis Umum PBB tingkat kepala negara akan berlangsung pada 22–29 September, dibagi dalam beberapa segmen. Tanggal 23 September menjadi momen penting karena menandai dimulainya perdebatan umum yang dihadiri kepala pemerintahan dari 193 negara anggota.

Hingga Kamis, 11 Agustus 2025, Kemlu mencatat 145 negara telah mengonfirmasi kehadiran. Dari jumlah itu, 137 negara diwakili langsung oleh kepala negara pemerintahan, 5 oleh wakil presiden, dan 3 oleh wakil perdana menteri. Jumlah tersebut diperkirakan masih bertambah mendekati pelaksanaan sidang umum.

 prabowo