Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud (Instagram @h.rudymasud)
Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud menyampaikan permintaan maaf kepada publik terkait polemik renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar yang memicu kritik luas dari masyarakat.
Polemik ini mencuat setelah sejumlah rincian anggaran renovasi rumah jabatan Gubernur Kalimantan Timur menjadi sorotan, termasuk pengadaan kursi pijat dan akuarium air laut.
Dalam pernyataannya, Rudy mengaku memahami keresahan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas publik dan kebijakan pemerintah daerah. Ia menilai kritik yang datang merupakan bentuk perhatian warga terhadap pembangunan di Kalimantan Timur.
Menurutnya, beberapa hari terakhir menjadi momentum refleksi diri, terutama dalam hal komunikasi publik dan pengambilan kebijakan.
"Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi," ucapnya, dikutip dari akun Instagram @h.rudymasud, pada Senin, 27 April 2026.
Baca Juga: Harta Kekayaan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Disorot, Tembus Rp166,5 Miliar di Tengah Polemik Anggaran
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud. (Antara)
Rudy menjelaskan bahwa rencana paket renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar sebenarnya sudah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Meski demikian, ia menegaskan tetap bertanggung jawab penuh atas kebijakan tersebut.
Ia mengakui sejumlah item seperti kursi pijat dan akuarium air laut menimbulkan pertanyaan publik karena dianggap tidak sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini. Sebagai bentuk tanggung jawab, Rudy menyatakan akan menanggung secara pribadi seluruh item renovasi yang dinilai di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium.
Selain itu, seluruh paket renovasi rumah jabatan akan dievaluasi serta diaudit ulang secara terbuka agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah.
"Kedepan kami juga akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat," terangnya.
Dalam pernyataan yang sama, Rudy juga mengumumkan langkah lain untuk menjaga kepercayaan publik, yakni meniadakan keterlibatan keluarga dalam posisi struktural yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan itu termasuk posisi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk percepatan pembangunan.
Baca Juga: Massa Ngamuk di Kantor Gubernur Kaltim, Kecewa Rudy Mas’ud Tak Muncul hingga Bentrok dengan Aparat
Lihat postingan ini di Instagram
"Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat," ungkapnya.
Rudy juga meminta maaf atas pernyataan sebelumnya yang sempat dikaitkan dengan pimpinan nasional dan menimbulkan beragam penafsiran di masyarakat.
"Sebelumnya yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan penafsiran yang kurang tepat saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya," ungkapnya.
Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam berbicara serta memastikan kebijakan pemerintah daerah ke depan lebih teliti, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.
"Saya berkomitmen untuk bekerja lebih teliti lebih pekah dan lebih mendahulukan apa yang menjadi prioritas bagi masyarakat kalimantan timur mohon doa dan dukungan untuk meneruskan program-program kita dan memastikan setiap manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Timur," tutup Rudy.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
