Viral Wacana Uang Saku Ormas Rp42 Juta di Kaltim, Kesbangpol Bilang Begini

Ntvnews.id, Jakarta - Wacana pemberian uang saku kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kegiatan pemerintah daerah menuai polemik setelah anggaran sebesar Rp42 juta menjadi sorotan publik. Rencana tersebut akhirnya dibatalkan sebelum direalisasikan.

Isu ini mencuat setelah beredarnya surat resmi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim terkait kegiatan silaturahmi bersama ratusan ormas. Dalam surat itu, tercantum usulan pemberian uang transportasi sebesar Rp105.000 per peserta untuk sekitar 400 orang.

Total anggaran yang diusulkan pun mencapai Rp42 juta, angka yang kemudian memicu kritik masyarakat, terutama karena muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang digaungkan pemerintah daerah.

Pelaksana Tugas Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Franata Filifus Sembiring, mengakui bahwa usulan tersebut berasal dari inisiatif pribadinya. Ia berdalih, ide itu muncul sebagai bentuk perhatian terhadap peserta yang datang dari berbagai daerah.

"Saya ingin bagaimana silaturahmi ini tidak merugikan juga masyarakat yang jauh-jauh datang kemari, yang juga mungkin hari ini tidak bekerja," ujarnya.

Baca Juga: Pesawat Tanker AS Diduga Kena Serangan Iran, Mendarat di Inggris dengan Kerusakan Serius

Namun, ia juga mengakui langkah tersebut diambil tanpa koordinasi matang dengan pimpinan daerah. Arih menyampaikan permintaan maaf dan mengakui bahwa usulan tersebut menimbulkan ketidaknyamanan.

"Saya mohon maaf, itu kesalahan saya. Saya sudah sampaikan kepada Bapak Gubernur," katanya.

Seiring dengan polemik yang berkembang, rencana pemberian uang saku itu dipastikan tidak dilaksanakan. Arih menegaskan bahwa tidak ada dana yang dibagikan kepada peserta dalam kegiatan tersebut.

"Saya tidak bisa memberi, mohon maaf sekali lagi," ujarnya.

Meski tanpa uang saku, kegiatan silaturahmi tetap digelar di Gedung Olah Babaya dan dihadiri ratusan perwakilan ormas. Agenda tersebut bertujuan mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil, di tengah meningkatnya dinamika sosial, termasuk rencana aksi demonstrasi dalam waktu dekat.

Kasus ini kembali menyoroti sensitivitas penggunaan anggaran publik, terutama ketika menyangkut kegiatan yang melibatkan organisasi masyarakat. Transparansi dan kehati-hatian dalam pengambilan kebijakan dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik.