Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud (Instagram @h.rudymasud)
Ntvnews.id, Jakarta - Aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur yang semula berlangsung tertib berubah menjadi kericuhan saat massa tak kunjung ditemui oleh Gubernur Rudy Mas’ud. Ketegangan memuncak menjelang waktu Magrib, ketika kekecewaan demonstran mencapai puncaknya.
Sejak awal, massa yang terdiri dari gabungan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menyampaikan aspirasi mereka dengan tertib. Namun situasi mulai berubah ketika batas waktu penyampaian pendapat berakhir sekitar pukul 18.00 WITA tanpa adanya respons langsung dari pihak gubernur maupun wakil gubernur.
Ketiadaan Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji di hadapan massa menjadi pemicu utama kemarahan. Demonstran yang merasa diabaikan mulai meluapkan emosi dengan melemparkan berbagai benda ke arah kompleks kantor gubernur, mulai dari botol minuman, tumpukan sampah, hingga batu. Aksi tersebut kemudian disertai pembakaran ban bekas di sekitar lokasi.
Baca Juga: Elon Musk Absen dari Pemeriksaan di Prancis, X dan Grok Diselidiki
Kericuhan yang semakin meluas memaksa aparat keamanan mengambil tindakan tegas. Sebanyak 1.700 personel gabungan diterjunkan untuk mengendalikan situasi. Polisi akhirnya membubarkan massa secara paksa, termasuk dengan penggunaan water cannon untuk memukul mundur para demonstran.
"Kami sudah mengingatkan peserta aksi untuk tidak melakukan tindakan anarkis di luar batas sehingga petugas terpaksa mengambil langkah penguraian secara tegas," kata Kepala Polresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Hendri Umar.
Sebelum situasi berubah menjadi ricuh, sempat terjadi momen kondusif ketika sejumlah anggota DPRD Kalimantan Timur turun langsung menemui massa. Kehadiran mereka untuk menampung aspirasi sempat meredakan ketegangan di lapangan, meski tidak berlangsung lama.
Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Intervensi Lelang oleh Bupati Pati Nonaktif Sudewo
Dalam aksi tersebut, massa mendesak DPRD Kalimantan Timur untuk menggunakan hak angket dan interpelasi terhadap Gubernur. Tuntutan ini berkaitan dengan kebijakan anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak pada kondisi masyarakat.
Koordinator Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Irma Suryani, menyoroti penggunaan anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa publik berhak mempertanyakan prioritas pemerintah daerah.
"Kami mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran daerah senilai Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur yang mencakup pengadaan fasilitas hiburan, seperti meja biliar dan sejumlah barang mewah lain," ujarnya, dilansir Antara.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
