Anggaran Rp25 Miliar Renovasi Rumah Dinas Gubernur Kaltim Jadi Sorotan, Begini Kata Rudy Mas'ud

Ntvnews.id, Jakarta - Rencana penggunaan anggaran sekitar Rp25 miliar untuk renovasi rumah dinas serta ruang kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur memicu perhatian publik. Di tengah tekanan ekonomi dan beragam kebutuhan masyarakat, kebijakan ini dinilai perlu disertai keterbukaan yang kuat serta pertimbangan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyatakan bahwa renovasi tersebut bukan tanpa alasan. Ia menegaskan kondisi bangunan yang sudah lama tidak digunakan menjadi faktor utama perlunya perbaikan menyeluruh.

“Rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi, baik dari sisi bangunan maupun fasilitas pendukungnya,” ujarnya.

Baca Juga: Parkir Liar di Kalisari Ditertibkan Usai Unggahan AI di JAKI

Menurutnya, proses penganggaran proyek tersebut telah mengikuti mekanisme yang berlaku. Mulai dari pembahasan di internal pemerintah daerah, keterlibatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga persetujuan bersama DPRD dan pengesahan oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Yang jelas semuanya prosesnya sesuai dengan SOP, sesuai prosedur. Itu dianggarkan, dibahas bersama tim TAPD, kemudian dengan DPRD, dan juga disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.

Rudy juga menegaskan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program tersebut.

Baca Juga: Polisi Periksa Mandor dan Pemilik Gedung di TB Simatupang Usai 4 Pekerja Tewas

“Intinya semuanya transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada legalitas proses anggaran. Sejumlah kalangan menilai pentingnya keterbukaan yang lebih rinci terkait penggunaan dana Rp25 miliar tersebut, termasuk detail pekerjaan, tahapan pelaksanaan, serta dasar perhitungan biaya yang digunakan.

Di sisi lain, isu efisiensi turut menjadi sorotan. Penggunaan anggaran dalam jumlah besar diharapkan tetap mempertimbangkan kebutuhan prioritas masyarakat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Menanggapi rincian teknis proyek, Rudy menyatakan penjelasan lebih detail akan disampaikan oleh pihak terkait.

“Nanti teknisnya bisa ditanyakan ke tim TAPD,” singkatnya.