Indonesia Tegaskan Komitmen HAM di Tingkat Global di Bawah Kepemimpinan Prabowo

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap keseriusan pemerintah dalam menjaga serta memperkuat prinsip hak asasi manusia.

Pigai menyampaikan bahwa selama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tidak terdapat kebijakan yang melemahkan nilai-nilai HAM. Sebaliknya, pemerintah dinilai terus berupaya memastikan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat berjalan sesuai standar global.

“Kalau HAM di Indonesia memburuk, tidak mungkin kami dapat meyakinkan negara-negara lain untuk mendukung Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan regulasi yang menjadi dasar untuk mengurangi atau menghilangkan prinsip HAM dalam pembangunan nasional.

Dalam menangani berbagai isu strategis, seperti keamanan, kebebasan berekspresi, hingga perlindungan masyarakat adat, pemerintah disebut tetap berpedoman pada standar internasional, termasuk International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Siracusa Principles.

Lebih lanjut, Pigai menegaskan bahwa kebebasan pers dan berekspresi tetap dijaga. Pemerintah juga dinilai responsif terhadap berbagai isu publik yang berkembang di masyarakat.

Baca Juga: Jubir JK Apresiasi Natalius Pigai, Tegaskan Jusuf Kalla Tak Diskreditkan Agama Lain

“Kementerian HAM pernah ikut membantu menangani kasus HAM seperti kebebasan ekspresi Grup Musik Sukatani, masyarakat adat, kasus Delpredro Marhaen, hingga kasus pelemparan kepala babi ke kantor Tempo. Bahkan, Presiden RI Prabowo telah turun tangan tangani kasus penyiraman air keras kepada Sdr. Andre Yunus,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui sejumlah program prioritas nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Merah Putih (KMP), serta Cek Kesehatan Gratis (CKG), yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pigai menilai bahwa sejumlah indikator yang kerap dianggap menunjukkan penurunan kualitas HAM perlu dipahami secara kontekstual, termasuk mempertimbangkan kebijakan masa lalu yang masih berdampak hingga saat ini.

Baca Juga: Natalius Pigai: Kritik Feri Amsari Tak Perlu Dipolisikan

Ia juga menyoroti pendekatan pemerintahan yang semakin terbuka, dengan akses masyarakat yang lebih luas serta ruang dialog yang terus dijaga, termasuk komunikasi langsung dengan presiden.

Pigai menambahkan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia tetap terpelihara, yang tercermin dari penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berlangsung kompetitif dan terbuka.

“Indeks demokrasi naik atau turun harus dilihat dari kebijakan negara. Hingga saat ini di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo, tidak ada UU, peraturan, atau kebijakan yang menciptakan prakondisi untuk menutup HAM,” tegasnya.

Pemerintah, lanjut Pigai, akan terus memperkuat kebijakan berbasis HAM sekaligus menjaga keseimbangan antara stabilitas nasional dan perlindungan hak-hak warga negara.

(Sumber: Antara)