Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing saat menghadiri parade militer memperingati 78 tahun angkatan bersenjata Myanmar di Naypyidaw, Myanmar, Kamis, 31 Juli 2025. (Antara)
Ntvnews.id, Naypyidaw - Presiden baru Myanmar Min Aung Hlaing, yang sebelumnya memimpin junta militer, mengambil langkah mengurangi masa hukuman penjara mantan pemimpin negara Aung San Suu Kyi. Kebijakan ini menjadi bagian dari amnesti massal yang diberikan kepada lebih dari 4.300 tahanan.
Dilansir dari South China Morning Post dan Reuters, Sabtu,18 April 2026, Min Aung Hlaing juga memberikan pengampunan kepada mantan Presiden Myanmar Win Myint.
Laporan media pemerintah Myanmar menyebutkan sebanyak 4.335 tahanan dibebaskan melalui kebijakan tersebut, yang diberikan dalam rangka perayaan Tahun Baru Myanmar atau Thingyan.
"Presiden telah mengampuni Win Myint," demikian pernyataan kantor kepresidenan Myanmar pada Jumat, 17 April 2026.
Win Myint diketahui menjabat sebagai Presiden Myanmar periode 2018 hingga 2021 sebelum digulingkan dalam kudeta militer pada Februari 2021 dan dipenjara sejak saat itu.
Sementara itu, pengacara Suu Kyi mengungkapkan bahwa hukuman 27 tahun penjara yang dijalaninya telah dipangkas sekitar seperenamnya atau sekitar 4,5 tahun. Namun, belum ada kepastian apakah Suu Kyi yang kini berusia 80 tahun akan menjalani sisa hukuman sebagai tahanan rumah.
Suu Kyi sebelumnya dijatuhi berbagai dakwaan, mulai dari penghasutan, korupsi, kecurangan pemilu, hingga pelanggaran undang-undang rahasia negara, yang oleh para pendukungnya dinilai bermotif politik.
Dalam kebijakan yang sama, Min Aung Hlaing juga meringankan seluruh hukuman mati secara bertahap. Langkah ini menjadi salah satu keputusan penting pertamanya sejak resmi menjabat sebagai presiden.
Min Aung Hlaing sendiri merupakan tokoh di balik kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil dan memicu krisis berkepanjangan di Myanmar.
Setelah memimpin selama beberapa tahun di bawah pemerintahan militer, ia kemudian menggelar pemilu pada Januari lalu yang dimenangkan oleh kelompok sekutunya. Ia pun mundur dari jabatan jenderal tertinggi untuk mengambil alih posisi presiden dalam pemerintahan baru.
Namun, transisi tersebut menuai kritik dari kelompok pemantau demokrasi yang menilai langkah itu hanya sebagai upaya mengubah citra pemerintahan militer menjadi seolah-olah sipil.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
