Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyampaikan pesan terkait calon jamaah haji asal Indonesia. Ia tak keberangkatan calon jemaah terkendala untuk beribadah.
"Jangan sampai apa yang menjadi keinginan atau cita-cita dari seluruh jemaah haji itu tertunda hanya karena hal-hal teknis," ujar Puan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 16 April 2026.
Puan tak ingin ada kendala teknis seperti penerbitan visa petugas haji maupun pendistribusian kartu nusuk. Puan meminta para pemangku kepentingan terkait haji, terutama pemerintah bekerja sebaik-baiknya.
Agar, tak terjadi hal-hal yang merugikan calon jamaah haji yang akan berangkat ke tanah suci tahun ini.
"DPR RI tentu saja siap untuk memfasilitasi, mengevaluasi, dan bekerja sama jangan sampai jemaah haji kemudian terlantar, tertunda, dan tidak bisa berangkat," tutur Puan.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf memastikan persiapan layanan haji sudah hampir selesai jelang pemberangkatan kloter pertama jamaah yang rencananya dilakukan pada 22 April 2026.
"Kesiapan layanan haji hampir selesai 100 persen. Tahapan saat ini adalah pengecekan akhir seluruh layanan menjelang operasional haji," ujar Irfan dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.
Menurut Irfan, sebanyak 177 hotel beserta 51 dapur di Makkah dan 100 hotel dan 23 dapur di Madinah telah disiapkan untuk akomodasi jamaah. Layanan kesehatan memadai juga disebut telah disiapkan dan disupervisi.
Dirinya juga memastikan seluruh kartu nusuk sudah tiba di Indonesia, dan diharapkan dapat dibagikan serta diaktifkan oleh calon jamaah haji ketika berada di embarkasi Indonesia.
Ketua DPR RI Puan Maharani.