China Bakal Tutup Penerbangan Selama 40 Hari, Jadi Sinyal Kesiapan Militer

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah China kembali menjadi sorotan dunia penerbangan internasional setelah menetapkan zona larangan terbang dalam skala dan durasi yang tidak lazim di wilayah lepas pantainya. Kebijakan ini memicu tanda tanya besar karena dilakukan tanpa penjelasan resmi, sekaligus menunjukkan langkah yang berbeda dari pola latihan militer yang umum terjadi.

Melalui penerbitan Notice to Air Missions (Notam), Beijing mencadangkan sebagian ruang udara selama 40 hari berturut-turut. Durasi ini jauh melampaui praktik standar, yang biasanya hanya berlangsung beberapa hari. Peringatan tersebut berlaku mulai 27 Maret hingga 6 Mei 2026, sebagaimana dilaporkan oleh The Wall Street Journal.

Tidak adanya penjelasan dari Kementerian Pertahanan maupun otoritas penerbangan sipil China semakin memperkuat spekulasi mengenai tujuan kebijakan ini. Dalam praktiknya, Notam digunakan untuk memberi tahu otoritas penerbangan tentang potensi bahaya atau pembatasan sementara di ruang udara tertentu.

Baca Juga: Jadwal Liga Spanyol: Ada Derbi Katalan, Madrid Hadapi Girona

Ray Powell, Direktur Proyek SeaLight di Stanford University, menilai langkah ini memiliki karakteristik yang tidak biasa.

"Apa yang membuat ini sangat menonjol adalah kombinasi status SFC-UNL (permukaan hingga ketinggian tak terbatas) dengan durasi luar biasa 40 hari dan tanpa adanya pengumuman latihan," ujarnya.

Menurut Powell, konfigurasi tersebut mengindikasikan adanya postur kesiapan operasional yang berkelanjutan, bukan sekadar latihan militer yang terpisah. Jika memang berkaitan dengan aktivitas militer, kebijakan ini dapat mencerminkan perubahan signifikan dalam cara Beijing menggunakan kontrol ruang udara sebagai alat sinyal strategis.

Dari sisi cakupan wilayah, zona yang ditetapkan China tergolong sangat luas. Berdasarkan data dari Federal Aviation Administration, area tersebut bahkan melebihi luas pulau utama Taiwan.

Wilayah ini mencakup ruang udara lepas pantai di utara dan selatan Shanghai, membentang dari Laut Kuning yang berhadapan dengan Korea Selatan, hingga Laut China Timur yang menghadap Jepang.

Baca Juga: Polda Metro Jaya Benarkan Laporan terhadap Saiful Mujani

Christopher Sharman dari US Naval War College melihat zona ini berpotensi digunakan sebagai ruang simulasi konflik. Ia menilai area tersebut memungkinkan pelatihan berbagai manuver pertempuran udara yang relevan dalam skenario peperangan.

Penetapan zona ini juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika geopolitik yang tengah berkembang. Sebelumnya, aktivitas penerbangan militer China di sekitar Taiwan sempat berlangsung hampir setiap hari, sebelum kemudian mengalami jeda.

Seorang pejabat keamanan senior Taiwan menilai langkah terbaru Beijing berkaitan dengan perubahan fokus global, khususnya ketika perhatian Amerika Serikat tersedot ke konflik di Timur Tengah. Dalam pandangannya, China memanfaatkan situasi tersebut untuk meningkatkan kehadiran militernya di kawasan.

Pejabat tersebut juga menyebut bahwa kebijakan ini mengarah pada upaya menekan Jepang, sekaligus memberi sinyal kepada sekutu-sekutu AS. Tujuannya dinilai untuk mengikis pengaruh militer Washington di kawasan Indo-Pasifik.

Di sisi lain, kondisi regional memang tengah memanas. Jepang diketahui telah mengerahkan rudal jarak jauh yang mampu menjangkau daratan China. Sementara itu, delegasi Kongres AS mengunjungi Taiwan untuk mendorong persetujuan anggaran militer dalam jumlah besar, termasuk rencana pembelian persenjataan dari Amerika Serikat.

Dalam konteks ini, kebijakan zona larangan terbang selama 40 hari tidak hanya menjadi isu teknis penerbangan, tetapi juga mencerminkan dinamika strategis yang lebih luas, di mana China menunjukkan pendekatan yang semakin tegas dalam mengelola ruang udara sebagai bagian dari instrumen kekuatan militernya.