Ntvnews.id
Dalam unggahan tersebut juga disebutkan bahwa warga yang tidak ingin beralih ke kendaraan listrik dipersilakan meninggalkan Indonesia.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Bahlil: Rakyat Indonesia Wajib Pakai Motor Listrik Yang Ga Mau Ganti Silahkan Keluar Dari Indonesia”
Baca Juga: Malaysia Terapkan WFH untuk Hemat BBM, ASN Bisa Kerja dari Ponsel
Unggahan tersebut juga diberi tambahan pernyataan:
“Aneh tapi nyata inilah inilah kebijakan pejabat di negeri ini sulit untuk di terima akal sehat.
Rakyat Indonesia harus wajib pakai motor listrik jika GK mau silahkan kluwar dari negeri ini,, salam waras”
Namun, benarkah pernyataan tersebut berasal dari Bahlil?
Unggahan yang menarasikan Bahlil wajibkan seluruh masyarakat ganti ke motor listrik. Faktanya, pernyataan tersebut tidak berdasar. (Facebook) (Antara)
Hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak memiliki dasar. Tidak ditemukan pernyataan resmi dari Kementerian ESDM maupun dari pihak Istana yang menyebut adanya kewajiban bagi seluruh masyarakat untuk menggunakan motor listrik.
Pemerintah memang tengah mendorong percepatan transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE), terutama di tengah dinamika global seperti konflik di Timur Tengah yang memengaruhi sektor energi.
Namun, kebijakan tersebut bersifat ajakan dan strategi jangka panjang, bukan aturan yang memaksa masyarakat.
Baca JUga: Pramono Teken SE WFH ASN DKI Tiap Jumat
Selain itu, pemerintah juga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap aman serta menerapkan berbagai langkah efisiensi energi. Upaya tersebut meliputi kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi ASN, pembatasan perjalanan dinas, serta penguatan program energi alternatif seperti biodiesel B50.
Dengan demikian, informasi yang menyebut Bahlil Lahadalia mewajibkan masyarakat menggunakan motor listrik dan mengancam warga yang tidak mengikuti kebijakan tersebut adalah tidak benar atau hoaks.
(Sumber: Antara)
Arsip - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/4/2026). ANTARA/Putu Indah Savitri/aa. (Antara)