Malaysia nyatakan kebijakan WFH guna menghemat bahan bakar Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil memberikan keterangan kepada wartawan di Putrajaya, Malaysia, Rabu (8/4/2026). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga (Antara)
Ntvnews.id, Kuala Lumpur – Pemerintah Malaysia berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH/BDR) sebagai langkah untuk menekan penggunaan bahan bakar, khususnya di kalangan aparatur sipil negara.
Menteri Komunikasi sekaligus juru bicara pemerintah Malaysia, Fahmi Fadzil, menjelaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi BBM akibat mobilitas harian pegawai negeri.
"Harapannya adalah untuk melihat adanya penghematan dari penggunaan bahan bakar oleh pegawai negeri," kata Fahmi dalam konferensi pers di Putrajaya, Malaysia, Rabu 8 April 2026.
Baca Juga: Mensos Tegaskan Sanksi Tegas bagi ASN Langgar Aturan WFH
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua sektor akan menerapkan kebijakan tersebut.
Beberapa bidang seperti pendidikan, keamanan, dan kesehatan tetap diwajibkan bekerja secara langsung di kantor, tergantung pada penilaian pimpinan instansi terkait.
"Untuk sektor komunikasi sebagai contoh, kami serahkan kepada ketua jabatan (kepala dinas) untuk melakukan penilaian," kata Fahmi.
Menurut dia, selama tugas utama tetap berjalan dengan baik, pegawai negeri dapat bekerja secara fleksibel, bahkan hanya menggunakan perangkat ponsel.
"Kita bisa bekerja WFH, work from handphone. Saya percaya dalam periode BDR ini, rekan-rekan terutama dari jabatan penerangan dan beberapa yang lain, masih bisa bekerja di mana saja mereka berada," kata Fahmi.
Baca Juga: Pramono Teken SE WFH ASN DKI Tiap Jumat
Kebijakan WFH ini dijadwalkan mulai berlaku pada 15 April 2026, sementara detail teknis pelaksanaannya akan diumumkan dalam waktu dekat.
Di sisi lain, Indonesia juga telah lebih dahulu menerapkan kebijakan serupa. Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid menyampaikan bahwa WFH bagi ASN di Indonesia mulai diberlakukan sejak 1 April 2026, khususnya setiap hari Jumat.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintah guna meningkatkan efisiensi serta pemanfaatan teknologi digital.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
