Mendes PDT Yandri Susanto (tiga dari kiri), Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito (empat dari kiri) dalam penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait penguatan JKN di Jakarta pada Selasa (7/4/2026). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki peran penting dalam mengurangi beban kemiskinan, khususnya bagi masyarakat desa. Hal tersebut disampaikan dalam agenda penandatanganan kerja sama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Yandri menekankan bahwa keberadaan JKN menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin layanan kesehatan masyarakat.
"Dengan JKN, semua warga sadar bahwa BPJS ini adalah alat pemerintah yang bisa memastikan pelayanan itu benar adanya, negara hadir. Jangan sampai rakyat di desa itu miskin gara-gara sakit atau tidak sehat, kalau ada BPJS, Insya Allah itu akan menjadi ringan bebannya ketika mereka sakit," katanya, Selasa, 7 April 2026.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi kesehatan di desa sebagai bagian dari implementasi program prioritas pemerintah, termasuk mendukung agenda pembangunan dari desa.
"Jadi ada Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bahan bakunya tentu sebagian besar itu dari desa, perlu orang-orang yang sehat, termasuk yang nanti menggerakkan dan terlibat langsung di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang juga perlu orang-orang yang sehat," ujar Yandri.
Baca Juga: Bayi Baru Lahir Langsung Tercover JKN untuk Peserta PBI
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Kementerian Desa akan berupaya maksimal agar program JKN benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
"Dengan jumlah desa yang sangat besar, sebanyak 75.296 di desa, maka jika desa itu sehat, maju, dan makmur, sejatinya Indonesia sehat, Indonesia makmur, dan Indonesia maju akan menjadi kenyataan," ucapnya.
Sementara itu, Prihati Pujowaskito menegaskan bahwa penguatan data dan peningkatan kepesertaan aktif menjadi kunci keberlanjutan program JKN. Ia menyebut sinergi dengan Kemendes akan memperluas jangkauan layanan kesehatan hingga ke wilayah desa dan daerah afirmasi.
"Jika dirangkum, keseluruhan kerja sama ini membentuk satu orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu sampai hilir, mulai dari penguatan basis data, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan keaktifan peserta, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional," ucap Pujo.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Tegaskan Bayi Baru Lahir Harus Didaftarkan ke JKN Maksimal 28 Hari
Ia menambahkan bahwa cakupan peserta JKN saat ini terus meningkat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“BPJS Kesehatan sekarang sudah 283 juta peserta. Dari sejumlah itu, memang yang aktif 81,5 persen atau sekitar 266 juta lebih. Artinya, cakupan perlindungan baru sebesar itu,” ucap Pujo.
Selain itu, layanan JKN juga didukung jaringan fasilitas kesehatan yang luas di seluruh Indonesia.
“Uangnya (untuk JKN) Rp500 miliar dalam sehari. Jadi, memang ini adalah yang dilakukan BPJS Kesehatan dalam melaksanakan Program JKN,” tuturnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
