Bendera Korea Selatan (ANTARA/pixabay.com) (Antara)
Ntvnews.id, Seoul - Kementerian Unifikasi Korea Selatan resmi meluncurkan materi edukasi terbaru yang mencerminkan perubahan kebijakan terhadap Korea Utara pada Senin, 30 Maret 2026.
Melalui Institut Nasional untuk Pendidikan Unifikasi Damai, pemerintah merilis buku teks tahun 2026 yang mengusung konsep dua negara Korea yang hidup berdampingan secara damai. Peluncuran ini menandai pergeseran signifikan dalam pendekatan hubungan antar-Korea.
Dalam buku berjudul Understanding Unification Issues 2026, pemerintahan Presiden Lee Jae-myung menekankan pentingnya membangun hubungan kooperatif antara kedua Korea. Kebijakan tersebut mengakui realitas bahwa Semenanjung Korea saat ini terdiri dari dua sistem negara yang berbeda, namun tetap diarahkan menuju penyatuan di masa depan.
Menteri Unifikasi Chung Dong-young juga mulai menggunakan istilah “negara” secara resmi untuk merujuk Korea Utara. Jika sebelumnya konsep unifikasi lebih menitikberatkan pada integrasi di bawah sistem demokrasi liberal, pendekatan baru ini mendefinisikannya sebagai proses pembentukan komunitas bersama yang bersatu.
Baca Juga: Prabowo Tiba di Seoul, Awali Kunjungan Kenegaraan ke Republik Korea
Materi tersebut juga mengubah penyebutan hubungan diplomatik, termasuk penggunaan istilah Korea Utara–AS sebagai pengganti AS–Korea Utara. Selain itu, sistem politik Korea Utara diakui dalam kerangka membangun koeksistensi melalui dialog.
Buku pendamping bertajuk Understanding North Korea 2026 turut memaparkan kondisi domestik Korea Utara. Laporan tersebut menyebut warga semakin bergantung pada panel surya kecil dan baterai impor dari Tiongkok akibat krisis listrik yang berkepanjangan.
Meski kontrol pemerintah tetap kuat, aktivitas ekonomi swasta dilaporkan terus tumbuh. Penggunaan mata uang yuan juga meningkat di bawah kepemimpinan Kim Jong-un.
Bendera Korea Utara (korut) (Istimewa)
Kerja sama ekonomi dengan Rusia disebut semakin intens sejak kesepakatan kemitraan pada 2024, khususnya di sektor energi, pangan, dan tenaga kerja.
Selain itu, laporan tersebut mencatat munculnya kelompok masyarakat kaya baru yang mampu mengakses hunian mewah, kendaraan, serta barang konsumsi premium. Namun, kesenjangan ekonomi di dalam negeri juga dilaporkan semakin melebar.
Pemerintah Korea Selatan menegaskan bahwa materi ini disusun untuk mendorong dialog, kerja sama, serta pendekatan berbasis fakta di tengah dinamika global, termasuk persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta dampak konflik di Ukraina.
Materi pembelajaran ini nantinya akan disalurkan ke sekolah-sekolah dan juga tersedia melalui platform digital serta aplikasi seluler.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
