Korea Selatan Perketat Pembatasan Kendaraan untuk Antisipasi Krisis Energi

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 24 Mar 2026, 15:20
thumbnail-author
Winny
Penulis
thumbnail-author
Beno Junianto
Editor
Bagikan
Arsip - Para penumpang menuju peron stasiun untuk menaiki kereta di Seoul, Korea Selatan, 13 Februari 2026. (Xinhua/Jun Hyosang) Arsip - Para penumpang menuju peron stasiun untuk menaiki kereta di Seoul, Korea Selatan, 13 Februari 2026. (Xinhua/Jun Hyosang) (Antara)

Ntvnews.id, Seoul - Pemerintah Korea Selatan akan memperketat kebijakan rotasi kendaraan pada hari kerja di sektor publik guna mengantisipasi potensi gangguan pasokan minyak akibat ketegangan di Timur Tengah.

Kementerian Iklim, Energi, dan Lingkungan Korea Selatan menyatakan bahwa kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada Rabu, 24 Maret 2026 dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap kepatuhan instansi publik. Sistem pembatasan ini didasarkan pada digit terakhir pelat nomor kendaraan yang dibagi ke dalam lima kelompok, di mana masing-masing kelompok memiliki hari larangan operasional tertentu.

Meski skema ini sebenarnya sudah diterapkan sebelumnya, pelaksanaannya selama ini masih tergolong longgar. Dalam kebijakan terbaru, pemerintah menegaskan pengecualian hanya berlaku untuk kendaraan listrik dan berbahan bakar hidrogen.

Baca Juga: Korea Selatan Pertimbangkan Permintaan Trump Kirim Kapal ke Selat Hormuz

Selain itu, kementerian akan mendistribusikan panduan teknis kepada instansi publik serta mendorong penerapan sanksi bagi lembaga yang tidak mematuhi aturan. Pemerintah juga mengimbau sektor swasta untuk secara sukarela mengikuti kebijakan tersebut.

Apabila status peringatan krisis sumber daya nasional meningkat ke Level 3, pemerintah mempertimbangkan untuk mewajibkan kebijakan ini bagi sektor swasta. Saat ini, status kewaspadaan telah dinaikkan ke Level 2 dalam sistem empat tingkat.

Sebagai bagian dari upaya penghematan energi, pemerintah juga meminta 50 perusahaan dengan konsumsi minyak terbesar untuk menyusun rencana efisiensi energi. Insentif akan diberikan bagi perusahaan yang berhasil menekan penggunaan energi.

Baca Juga: Trump Mau Ambil Alih Kuba di Tengah Krisis Energi dan Tekanan Ekonomi

Selain itu, lembaga publik dan perusahaan besar diminta menyesuaikan jam kerja guna mengurangi kemacetan dan konsumsi energi. Pemerintah juga berencana melonggarkan pembatasan pembangkit listrik tenaga batu bara saat tingkat polusi udara rendah, serta mendorong pengoperasian kembali lima reaktor nuklir yang tengah menjalani perawatan.

Langkah-langkah tersebut diambil untuk menekan penggunaan gas alam cair yang terdampak konflik di Timur Tengah.

(Sumber: Antara)

TERKINI

Load More
x|close