Kim Jong-un Tegaskan Korea Utara Perkuat Nuklir dan Cap Korea Selatan sebagai Musuh Utama

Ntvnews.id, Pyongyang - Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, menegaskan bahwa negaranya akan terus memperkuat kekuatan nuklir secara permanen serta menetapkan Korea Selatan sebagai pihak yang paling bermusuhan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kim dalam pidatonya di parlemen, sebagaimana dilaporkan oleh Korean Central News Agency pada Selasa, 24 Maret 2026.

Dalam pidatonya, Kim menegaskan bahwa status Pyongyang sebagai negara bersenjata nuklir tidak bisa diganggu gugat. Ia juga menilai bahwa penguatan "penangkal nuklir pertahanan diri" menjadi hal krusial demi menjaga keamanan nasional, stabilitas kawasan, serta mendukung pembangunan ekonomi.

Kim menolak anggapan bahwa pelucutan senjata nuklir dapat ditukar dengan keuntungan ekonomi atau jaminan keamanan. Menurutnya, Korea Utara telah membuktikan bahwa mempertahankan kekuatan nuklir sambil tetap mendorong pembangunan merupakan langkah strategis yang tepat.

Ia menyebut bahwa keberadaan senjata nuklir telah mencegah terjadinya perang dan memungkinkan negara untuk memusatkan sumber daya pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan, serta peningkatan standar hidup. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang Majelis Rakyat Tertinggi, lembaga legislatif tertinggi Korea Utara.

Baca Juga: Via Telepon, Prabowo dan PM Malaysia Anwar Bahas Konflik Iran-Israel

Selain itu, Kim menuding Amerika Serikat bersama sekutunya telah memicu ketegangan di kawasan dengan menempatkan aset nuklir strategis di sekitar Semenanjung Korea. Namun, ia menegaskan bahwa Korea Utara kini tidak lagi berada dalam posisi terancam dan memiliki kemampuan untuk mengancam negara lain jika diperlukan.

Dia mengatakan Korea Selatan telah "diakui sebagai negara yang paling bermusuhan" dan memperingatkan Seoul bahwa setiap upaya untuk melanggar kedaulatan Korea Utara akan ditanggapi "tanpa ampun, tanpa ragu-ragu atau menahan diri".

Pernyataan tersebut menjadi sinyal terbaru dari sikap keras Pyongyang terhadap Seoul, terutama setelah Kim meninggalkan kebijakan lama yang mengedepankan reunifikasi damai dan kini mendefinisikan hubungan kedua negara sebagai relasi antara dua pihak yang saling bermusuhan.

Para analis menilai perubahan sikap ini kemungkinan telah dilegalkan dalam bentuk regulasi, meski laporan media pemerintah tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Prioritas Ekonomi dan Rencana Lima Tahun

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, telah menandatangani perjanjian pertahanan dengan Rusia yang memungkinkan Korea Utara mengirim pasukannya untuk membantu Rusia dalam konflik dengan Ukraina. Menurut laporan dari kantor berita resmi Korea Utara, KCN (Antara)

Di samping isu keamanan, Kim juga memaparkan fokus kebijakan ekonomi. Ia meminta para pejabat untuk mengimplementasikan secara penuh rencana pembangunan lima tahun terbaru yang menitikberatkan pada modernisasi industri, peningkatan produksi listrik dan batu bara, peningkatan produksi pangan, serta percepatan pembangunan perumahan di seluruh wilayah.

Korea Utara sendiri masih tergolong sebagai salah satu negara dengan tingkat kemiskinan tinggi di dunia. Kondisi ekonominya tertekan oleh sanksi internasional dan keterbatasan sumber daya, yang membuat sebagian besar masyarakat bergantung pada distribusi negara dan pasar informal.

Baca Juga: Seskab Teddy Unggah Momen Lebaran Silaturahmi dengan Pramono Anung hingga Panglima TNI

“Sidang parlemen mengadopsi amandemen konstitusi dan mengesahkan undang-undang yang mendukung rencana ekonomi lima tahun yang baru,” kata KCNA.

Dalam sidang tersebut, parlemen juga menyetujui anggaran negara untuk tahun 2026 dengan peningkatan belanja pertahanan hingga 15,8 persen dari total anggaran. Dana tersebut secara khusus dialokasikan untuk memperkuat pencegahan nuklir serta kapasitas militer.

Pertemuan itu turut diwarnai dengan pesan ucapan selamat dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang memuji kepemimpinan Kim dan menyatakan komitmennya untuk mempererat kemitraan strategis komprehensif antara Moskow dan Pyongyang.