Perang AS-Iran, DPR Minta Mendagri Pastikan Layanan Publik Berjalan Baik

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan seluruh tata kelola pemerintahan di 546 daerah otonom tetap berjalan optimal. Ini harus dipastikan, di tengah krisis geopolitik global.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 30 Maret 2026. Menurut Rifqi, peran Kemendagri saat ini tidak lagi sekadar menjalankan urusan rutin dan administratif.

"Sebagai koordinator dari pemerintahan daerah, 546 daerah otonom di indonesia, provinsi, kabupaten/kota, kami menaruh harapan dan menjadikan Kemendagri sebagai mata dan telinga kami semua," ujar Rifqi.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai konferensi pers di Jakarta, Rabu 25 Maret 2026. ANTARA/Aditya Ramadhan. (Antara)

Menurut dia, situasi dunia saat ini tengah berada dalam ketidakpastian tinggi akibat eskalasi tekanan geopolitik global akibat konflik antara Israel-Amerika Serikat dengan Iran.

"Kita semua merasakan banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi baik pada tingkat nasional, terutama di tingkat daerah," tuturnya.

Rifqi menginginkan Kemendagri memastikan pelayanan publik terhadap masyarakat daerah tetap berjalan.

"Untuk memastikan seluruh pemerintahan daerah kita masih berjalan dengan baik, pelayanan publik masih bisa dilaksanakan, kebutuhan dasar masyarakat masih dilayani dengan baik, sekali lagi tentu dengan situasi yang tidak mudah," tandasnya.