Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menanggapi wacana pemotongan gaji pejabat negara yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang berlangsung di tengah tekanan krisis global. Menurut Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, pihaknya tak mempermasalahkan rencana tersebut.
Tapi, kata dia efisiensi tak cuma dilakukan melalui pemotongan gaji. Menurutnya, langkah penghematan harus dilakukan secara menyeluruh. Termasuk menata ulang penggunaan anggaran pemerintah agar lebih efektif serta berdampak nyata.
"Bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan," ujar Rifqi, Jumat, 27 Maret 2026.
Baginya, wacana itu sebagai upaya membangun kesadaran kolektif menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu, terutama setelah konflik di Timur Tengah yang berdampak pada sektor energi.
Ia memandang, upaya Prabowo sebagai sinyal penting agar seluruh pemangku kepentingan memiliki sense of crisis dalam mengelola keuangan negara.
"Dinamika ekonomi global tidak mudah, sehingga efisiensi menjadi kebutuhan bersama," ucapnya.
Walau begitu, Rifqi mengingatkan agar kebijakan penghematan tidak justru menghambat pelayanan publik kepada masyarakat.
Sementara dari sisi regulasi, Rifqi menjelaskan bahwa kebijakan pemotongan gaji pejabat tidak memerlukan proses legislasi panjang di DPR.
Ia menilai kebijakan tersebut bisa diterapkan melalui aturan teknis di bawah undang-undang.
"Cukup pada level peraturan pesiden atau bahkan peraturan menteri keuangan," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
