Ilustrasi TNI. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung upaya pemerintah Indonesia yang menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Menurut Anggota DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher), pendekatan melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan langkah yang lebih tepat, terukur, dan memiliki legitimasi internasional yang kuat.
Apalagi, situasi di Gaza saat ini, tambahnya, masih sangat dinamis dan penuh risiko. Sehingga perlu kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis, terutama yang menyangkut keselamatan personel serta kedaulatan negara lain.
"Keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak. Kita harus memastikan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian benar-benar berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas, yaitu melalui mandat resmi PBB," ujar Aher, Minggu, 22 Maret 2026.
Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian dunia selama ini selalu berlandaskan prinsip bebas aktif dan komitmen terhadap perdamaian global.
Atas itu, mekanisme PBB menjadi jalur paling tepat agar kontribusi Indonesia dapat berjalan efektif dan mendapat pengakuan internasional.
Di samping itu, pentingnya peran diplomasi Indonesia dalam mendorong gencatan senjata permanen dan penyelesaian konflik secara damai di kawasan tersebut.
"Indonesia harus terus mengedepankan diplomasi kemanusiaan, memperkuat dukungan terhadap rakyat Palestina, serta mendorong solusi damai yang berkeadilan. Peran kita tidak hanya dalam bentuk pasukan, tetapi juga bantuan kemanusiaan dan diplomasi aktif di forum internasional," papar dia.
Ia juga mendorong dan berharap pemerintah Indonesia untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara sahabat dan lembaga internasional, guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi perdamaian di Gaza.
Karenanya, Indonesia sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif harus segera mengevaluasi keberadaan Indonesia di Board of Peace (BoP), jika tujuannya tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina.
"Mari kita seluruh elemen bangsa untuk terus memberikan dukungan moral dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina, serta menjaga persatuan dalam menyikapi isu-isu global yang sensitif," jelas dia.
Apabila BoP tak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina, kata Aher sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif, keberadaan Indonesia dalam BoP harus segera dievaluasi.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
