KDMP Diharapkan Berjalan Transparan-Akuntabel

Ntvnews.id, Jakarta - Proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diharapkan berjalan transparan. Karena itu pengawasan hingga audit menyeluruh perlu dilakukan.

Hal ini dinyatakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta, saat menggelar aksi damai di kantor PT Agrinas Pangan Nusantara dan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu, 13 Mei 2026.

Menurut Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Dendy, pihaknya mendorong agar penggunaan anggaran negara dalam proyek desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

Ia lantas menyoroti dugaan adanya selisih antara anggaran yang dialokasikan dalam proyek tersebut dengan realisasi pembangunan di lapangan. Menurut dia, hal tersebut perlu ditelusuri melalui audit independen dan investigatif.

“Negara menganggarkan Rp3 miliar per unit desa, tapi faktanya di lapangan hanya senilai Rp1,6 miliar. Ada Rp1,4 miliar yang diduga tidak sesuai peruntukan per desa. Karena itu kami meminta audit total agar semuanya jelas dan terbuka,” ujar Dendy, Kamis, 14 Mei 2026.

GMNI Jakarta menilai proyek KDMP memiliki tujuan strategis dalam memperkuat ekonomi desa. Namun, mereka meminta pelaksanaan program dilakukan secara akuntabel agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Selain menyoroti persoalan anggaran, massa aksi juga menyampaikan kritik terkait tata kelola proyek, termasuk pengadaan logistik dan material pembangunan. Mereka meminta seluruh proses pengelolaan program dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan masyarakat desa.

Dalam aksinya, GMNI Jakarta dan HMI Jakarta turut menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta audit menyeluruh proyek KDMP, mendorong penggunaan produk dalam negeri, serta memperkuat peran koperasi desa dalam pengelolaan ekonomi lokal.

Mereka juga berharap aparat penegak hukum, termasuk KPK dan Kejaksaan Agung, dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara profesional dan objektif.

“Harapan kami, program yang menggunakan uang rakyat dapat diawasi bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa,” tandas Dendy.