Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akibat konflik di Timur Tengah agar tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi nasional. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terhadap potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dapat dipicu oleh konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia per 13 Maret 2026, gejolak global berpotensi memengaruhi berbagai indikator ekonomi domestik, mulai dari harga minyak dunia hingga nilai tukar rupiah.
Dalam skenario moderat, harga minyak diperkirakan mencapai 86 dolar AS per barel dengan kurs rupiah sekitar Rp17.000 per dolar AS. Pada kondisi ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 5,3 persen dengan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) sekitar 6,8 persen. Sementara itu, defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,18 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Baca Juga: Sidang Kabinet, Menko Airlangga Paparkan Skenario Harga Minyak dan Dampaknya pada Defisit APBN
Jika konflik meningkat ke level menengah, harga minyak berpotensi naik menjadi 97 dolar AS per barel dan kurs rupiah melemah hingga Rp17.300 per dolar AS. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di kisaran 5,2 persen, sementara imbal hasil SBN dapat mencapai 7,2 persen. Dalam kondisi tersebut, defisit APBN diproyeksikan melebar hingga sekitar 3,53 persen dari PDB.
Sementara pada skenario terburuk, harga minyak dunia diperkirakan melonjak hingga 115 dolar AS per barel dengan kurs rupiah mencapai Rp17.500 per dolar AS. Kondisi ini berpotensi mendorong imbal hasil SBN tetap di kisaran 7,2 persen dan memperlebar defisit APBN hingga sekitar 4,06 persen.
Padahal, ketentuan saat ini menetapkan batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen dari PDB sehingga pelebaran defisit memerlukan dasar hukum baru.
Baca Juga: Pemerintah Kerja Keras Jaga Defisit APBN Tak Melebar, Prabowo: Kita Bersyukur Saat Ini Aman
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, antara lain pemberian insentif pajak darurat berupa PPh dan PPN bagi sektor terdampak, penundaan pajak bagi UMKM dan industri padat energi, pembebasan bea masuk bahan baku tertentu, serta optimalisasi penerimaan negara dari komoditas strategis seperti CPO, nikel, emas, dan tembaga.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap waspada terhadap perkembangan situasi global.
"Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah. Kita sikapi krisis ini, tapi ekonomi harus berjalan, rakyat harus tenang."
Berikut Infografiknya:
Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akibat konflik di Timur Tengah agar tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi nasional. (Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
