Pemprov DKI Buat Aturan Baru Soal Lapangan Padel: Jarak ke Permukiman Minimal 160 Meter

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat aturan pembangunan lapangan padel guna menjaga ketertiban tata ruang serta kenyamanan warga. Kebijakan baru ini mengatur lokasi pembangunan fasilitas olahraga tersebut, termasuk jarak minimal dari kawasan permukiman.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Vera Revina Sari menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta. Langkah ini diambil setelah meningkatnya keluhan masyarakat terkait keberadaan lapangan padel di dekat area hunian.

Dalam aturan terbaru, pembangunan lapangan padel tidak lagi diperbolehkan berada di zona perumahan. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kenyamanan warga sekaligus memastikan pemanfaatan ruang kota berjalan sesuai peruntukannya.

Menurut Vera, pemilik usaha yang sudah terlanjur membangun lapangan di kawasan permukiman diminta segera berkoordinasi dengan pemerintah wilayah setempat serta masyarakat sekitar.

Sejarah padel (freeepik.com)

Baca Juga: 2 Lapangan Padel di Jakarta Utara Disegel

"Yang sudah terlanjur terbangun, dia harus izin sama masyarakat dengan dibantu koordinasi dengan wali kota. Kalau di kami kan izin bangunannya saja," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta, Rabu, 4 Maret 2026. 

Selain kawasan perumahan, Pemprov DKI Jakarta juga melarang pembangunan lapangan padel di area Ruang Terbuka Hijau (RTH). Larangan ini berlaku tegas bagi pengembang yang baru akan mengajukan izin maupun yang belum memulai pembangunan.

Aturan ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan serta mempertahankan ruang hijau di ibu kota. Bagi investor atau pengembang yang ingin membangun fasilitas olahraga padel, lokasi yang diperbolehkan kini dibatasi hanya pada zona komersial.

Tak hanya itu, pemerintah juga menetapkan sejumlah syarat tambahan, di antaranya; jarak minimal 160 meter dari permukiman warga, akses jalan menuju lokasi minimal lebar 15 meter, dan lokasi harus dapat dilalui transportasi umum.

"Ini syarat tambahan yang kami berlakukan," ungkap Vera.