Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menghadiri Rapat Pimpinan TNI/Polri bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026. ANTARA/Andi Firdaus (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menilai keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam upaya pemberantasan terorisme perlu dibahas secara matang, terutama mengenai porsi dan kerangka hukumnya.
Meski demikian, Maruli menegaskan bahwa rincian pembahasan tersebut menjadi wewenang Markas Besar (Mabes) TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemhan), bukan di tingkat Angkatan Darat (AD).
"Itu biar saja nanti dari Mabes TNI ya, dari Kemhan. Kalau kami kan masih pembinaan Angkatan Darat. Jadi kita tidak mengikuti detail apa yang didiskusikan tentang itu," ujar Maruli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
Secara pribadi, Maruli menyatakan bahwa keterlibatan TNI dimungkinkan selama tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Ia menekankan bahwa seluruh warga negara, termasuk anggota TNI, memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
Baca Juga: Jawaban Pedas KSAD Maruli soal Julukan “Jenderal Baut”
"Kalau saya pribadi, semua warga negara punya kewajiban untuk mempertahankan, mengamankan negara, wilayah. Kalau kami mau ikut di situ, misalnya ya, kenapa tidak. Tinggal porsinya diskusikan, supaya jangan ini. Kami ikut hukum saja," kata Maruli.
Lebih lanjut, Maruli menjelaskan bahwa tugas pemberantasan terorisme secara prinsip dapat masuk dalam kategori Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Namun, hingga saat ini, pelibatan TNI secara langsung dalam operasi semacam itu belum direalisasikan.
"Sebetulnya di kami ada di situ OMSP, cuma realisasinya kan belum. Kami kan punya Babinsa-Babinsa untuk cegah dini, untuk segala macam. Kenapa tidak digunakan. Gitu saja sih kalau saya, pendapat pribadi saya ya," jelasnya.
Maruli menambahkan bahwa isu pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak menjadi topik pembahasan mendalam dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI/Polri bersama Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini, 9 Februari 2026.
Baca Juga: Soal Perpres TNI Tangani Terorisme, Istana: Masih Draf
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
