China Desak Negara Penunggak Iuran PBB Segera Dilunaskan

Ntvnews.id, Beijing - Pemerintah China menyerukan agar negara-negara yang menunggak kewajiban iuran kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera memenuhi tanggung jawab finansialnya terhadap organisasi internasional tersebut.

"Kami mendesak negara terkait untuk segera membayar iuran keanggotaan PBB dan kontribusi pemeliharaan perdamaian, serta secara sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban sesuai dengan Piagam PBB," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, dikutip Xinhua, Rabu, 4 Februari 2026.

PBB saat ini menghadapi ancaman "keruntuhan keuangan" akibat banyaknya negara anggota yang belum melunasi iuran, dengan total tunggakan mencapai rekor 1,568 miliar dolar AS, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB António Guterres menyatakan, kegagalan negara-negara anggota membayar iuran telah menyeret PBB ke dalam krisis keuangan yang "semakin dalam dan mengancam pelaksanaan program". Ia memperingatkan, PBB berpotensi kehabisan dana pada Juli 2026.

Lin Jian menegaskan, China secara konsisten memenuhi kewajiban finansialnya kepada PBB, baik iuran keanggotaan maupun kontribusi pemeliharaan perdamaian, secara penuh dan tepat waktu, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap PBB dan multilateralisme.4

Baca Juga: IHSG Menguat pada Pembukaan Perdagangan Rabu Pagi

"Penunggakan dan penolakan pembayaran iuran keanggotaan dalam jumlah besar serta kontribusi pemeliharaan perdamaian oleh suatu negara besar merupakan penyebab mendasar PBB jatuh ke dalam kesulitan keuangan yang serius," ungkap Lin Jian tanpa menyebutkan negara besar yang dimaksud.

Menurut Lin Jian, mayoritas negara anggota, termasuk China, serta Sekretariat PBB menyampaikan keprihatinan serius atas kondisi tersebut.

Guterres juga telah mengirimkan surat kepada seluruh 193 negara anggota pada Kamis (29/1/2026), menegaskan mereka harus memenuhi kewajiban pembayaran atau melakukan perubahan mendasar pada aturan keuangan organisasi demi mencegah keruntuhan.

Situasi ini mencuat setelah Amerika Serikat, sebagai penyumbang dana terbesar PBB, menolak membayar anggaran reguler dan anggaran pasukan penjaga perdamaian, serta menarik diri dari sejumlah badan PBB yang dinilai sebagai "pemborosan uang pembayar pajak".

Selain AS, beberapa negara anggota lainnya juga tercatat menunggak atau menolak membayar iuran.

Meski Majelis Umum PBB telah menyetujui sebagian perubahan sistem keuangan pada akhir 2025, organisasi tersebut masih dibelit krisis kas serius, diperparah oleh ketentuan yang mewajibkan pengembalian dana yang sejatinya belum pernah diterima.

Dalam suratnya, Guterres menegaskan, meskipun PBB pernah menghadapi krisis keuangan sebelumnya, situasi kali ini "sangat berbeda".

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Senin (3/3/2025). (Antara)

"Keputusan untuk tidak menghormati kontribusi wajib yang membiayai sebagian besar anggaran reguler yang disetujui kini telah diumumkan secara resmi," kata Guterres tanpa menyebutkan negara tertentu.

Ia menekankan bahwa "integritas seluruh sistem" bergantung pada kepatuhan negara-negara anggota terhadap kewajiban mereka membayar "kontribusi wajib" sesuai Piagam PBB, seraya mencatat bahwa 77 persen dari total utang telah dibayarkan pada 2025.

Guterres juga menyoroti aturan yang mewajibkan PBB mengembalikan dana tidak terpakai untuk program tertentu, yang justru menciptakan beban ganda karena organisasi diminta mengembalikan dana yang belum pernah diterima.

Akibatnya, PBB kini harus mengembalikan jutaan dolar yang sebenarnya tidak pernah mereka miliki. Pada Januari 2025 saja, sebagai bagian dari penilaian tahun 2026, PBB terpaksa mengembalikan 227 juta dolar AS dari dana yang belum terkumpul.

"Intinya jelas, entah semua negara anggota menghormati kewajiban mereka untuk membayar penuh dan tepat waktu atau negara-negara anggota harus secara fundamental merombak aturan keuangan PBB untuk mencegah keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi," tulis Guterres.

Baca Juga: IHSG Menguat pada Pembukaan Perdagangan Rabu Pagi

Amerika Serikat menyumbang sekitar 22 persen dari total anggaran PBB. Namun Presiden Donald Trump menyatakan PBB tidak memenuhi "potensi besarnya" dan mengkritik organisasi tersebut karena dinilai gagal mendukung upaya perdamaian yang dipimpin AS.

Pada 2025, AS tidak membayar kontribusi untuk anggaran reguler PBB dan hanya menyediakan 30 persen dari pendanaan yang diharapkan bagi operasi penjaga perdamaian.

Pada Januari, Trump juga menarik kontribusi AS dari puluhan organisasi internasional, termasuk 31 badan PBB seperti UNESCO, WHO, dan Dewan HAM PBB, dengan alasan untuk "mengakhiri pendanaan dan keterlibatan pembayar pajak Amerika dalam entitas yang memajukan agenda globalis di atas prioritas AS".

Meski demikian, pada akhir Desember 2025 AS menjanjikan dana sebesar 2 miliar dolar AS untuk program kemanusiaan PBB, sembari memperingatkan bahwa organisasi internasional itu harus "beradaptasi atau mati".

Saat ini, AS diketahui menunggak sekitar 2,2 miliar dolar AS dari iuran tahunan 2025 dan 2026, termasuk pembayaran untuk misi perdamaian dan pengadilan internasional. Iuran PBB bersifat wajib dan ditentukan berdasarkan produk domestik bruto, dengan ancaman pencabutan hak suara bagi negara yang tidak membayar.

Negara lain seperti Inggris dan Jerman juga mengumumkan pemangkasan signifikan bantuan luar negeri, yang diperkirakan berdampak langsung pada operasional PBB.

Sebagai langkah penghematan, di markas besar PBB di Jenewa, eskalator kerap dimatikan dan pemanas ruangan dikurangi.

Di kantor Badan HAM PBB, kekurangan dana dikhawatirkan membuat pelanggaran HAM serius tak lagi terdokumentasi karena minimnya sumber daya penyelidik, padahal sebelumnya temuan mereka berkontribusi pada penuntutan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Di Afghanistan, Dana Kependudukan PBB (UNFPA) terpaksa menutup klinik ibu dan bayi di tengah tingginya angka kematian ibu. Sementara itu, Program Pangan Dunia mengurangi jatah makanan bagi pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Sudan.