Iran Tegaskan Tak Butuh Senjata Nuklir untuk Mempertahankan Negara

Ntvnews.id, Taheran - Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, kembali menegaskan bahwa Iran tidak memiliki niat maupun kebutuhan untuk mengembangkan senjata nuklir sebagai bagian dari strategi pertahanannya, meskipun negara tersebut terus berada di bawah tekanan internasional dan ancaman kekuatan militer.

Dalam wawancara dengan media setempat, Eslami menyampaikan bahwa Iran telah memiliki kemampuan daya tangkal yang kredibel serta tetap berpegang pada komitmen internasional terkait nonproliferasi nuklir. Ia juga melontarkan kritik terhadap lembaga pengawas internasional yang dinilainya kerap bersikap politis dalam menyikapi program nuklir Iran.

Dilansir dari Yeni Safak, Senin, 2 Februari 2026, Eslami menegaskan bahwa senjata nuklir tidak memiliki tempat dalam doktrin pertahanan Iran. Ia merujuk pada fatwa Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang melarang kepemilikan senjata nuklir, seraya menekankan bahwa kemampuan militer konvensional Iran sudah mencukupi untuk menjaga kedaulatan negara.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan regional, menyusul peringatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait dugaan ambisi nuklir Iran, serta pengumuman pengerahan armada laut AS ke kawasan.

Baca Juga: Kim Jong Un Isyaratkan Program Nuklir Baru Korea Utara

Eslami juga menjelaskan bahwa pengayaan uranium hingga tingkat 60 persen yang dilakukan Iran ditujukan untuk kebutuhan sipil di masa depan. Menurutnya, langkah itu termasuk kemungkinan pengembangan teknologi propulsi nuklir dan sama sekali tidak diarahkan untuk pembuatan senjata.

Dalam kesempatan yang sama, Eslami menyampaikan kritik keras terhadap Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dan Direktur Jenderalnya, Rafael Grossi. Ia menuding lembaga tersebut telah mempolitisasi isu nuklir Iran dan gagal mengambil sikap tegas atas serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran.

Ia menyebut serangan bom terhadap fasilitas Fordow, Natanz, dan Isfahan selama konflik pada Juni 2025 sebagai pelanggaran hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Senjata Nuklir (aspistrategist)

Meski Iran masih tercatat sebagai penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), Eslami mengungkapkan bahwa undang-undang yang disahkan parlemen telah menangguhkan sebagian kerja sama dengan IAEA atas dasar pertimbangan keamanan. Kendati demikian, pengawasan dasar tetap dilakukan di fasilitas yang tidak terdampak serangan.

Menjelang agenda pertemuan Dewan Gubernur IAEA pada Maret mendatang, Eslami memperkirakan tekanan politik terhadap Iran akan semakin menguat, termasuk potensi dikembalikannya isu nuklir Iran ke Dewan Keamanan PBB.

Baca Juga: Rusia Minta AS Menahan Diri, Ingatkan Risiko Konflik Nuklir Masih Bisa Terjadi

Ia juga menyalahkan Amerika Serikat bersama tiga negara Eropa penandatangan kesepakatan nuklir 2015 atau JCPOA, yang dinilai gagal memenuhi kewajiban mereka sehingga menyebabkan runtuhnya perjanjian tersebut.

Di tengah ancaman yang disebutnya masih berlanjut dari Amerika Serikat dan Israel, Eslami menegaskan Iran akan tetap menempuh kebijakan kesabaran strategis serta mematuhi prosedur keamanan yang berlaku, meskipun perdebatan di dalam negeri terkait doktrin non-nuklir terus berlangsung.