Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait pemulihan UMKM yang terdampak banjir di Aceh dan Sumatera, di Jakarta, Rabu 7 Januari 2026. (ANTARA/HO-Kementerian UMKM) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah memastikan proses rekonstruksi serta pemulihan ekonomi bagi lebih dari 2 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan mulai dilaksanakan pada 9 Januari 2026.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa langkah awal pemulihan difokuskan pada pengaktifan kembali pasar serta kegiatan pembersihan warung dan toko di wilayah yang terdampak bencana.
“Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak,” ujarnya saat menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu, 7 Januari 2026, sebagaimana dikutip dari keterangan kementerian.
Hasil pendataan yang dilakukan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah serta lembaga keuangan mencatat sebanyak 2.304.297 UMKM terdampak bencana di ketiga provinsi tersebut.
Dalam rangka mendukung pemulihan, pemerintah menyiapkan delapan Klinik UMKM Bangkit yang akan beroperasi di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.
Maman juga menyebutkan bahwa lebih dari 200.000 UMKM yang tercatat sebagai debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan memperoleh relaksasi kredit, sesuai hasil pemetaan yang dilakukan bersama bank penyalur serta lembaga penjamin KUR.
Baca Juga: Maruarar Sirait: Manfaatkan Produk UMKM dalam Acara Natal Nasional
Selain itu, pemulihan ekonomi turut dilakukan melalui reaktivasi pasar rakyat dengan melibatkan dukungan 1.132 personel dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara.
Ia menegaskan bahwa Kementerian UMKM akan melakukan pemantauan dan pemetaan secara menyeluruh guna memastikan seluruh program pemulihan berjalan secara komprehensif di tiga provinsi tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa program pemberdayaan bagi masyarakat terdampak bencana akan dilaksanakan melalui pembentukan kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga.
Kelompok kerja tersebut melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta sejumlah lembaga terkait lainnya.
Ia menyampaikan bahwa seluruh program tersebut akan disinergikan dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Muhaimin menegaskan pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat setempat melalui pelaksanaan program padat karya.
“Keterlibatan masyarakat diharapkan memberikan manfaat berupa cash for work sehingga mereka tidak hanya terlibat dalam proses pemulihan, tetapi juga mendapatkan penghasilan,” ujarnya.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
