Kepala OIKN Basuki Hadimuljono (kiri) memberi selamat kepada sejumlah pejabat yang baru dilantik untuk sejumlah proyek di IKN pada 2026 (ANTARA/ HO- Humas OIKN) (Antara)
Ntvnews.id, Nusantara - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara pada tahun 2026 menggunakan anggaran sebesar Rp6 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seiring diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk sejumlah proyek strategis.
“Dengan besarnya anggaran yang telah dialokasikan untuk berbagai proyek strategis di IKN ini, maka dalam pengelolaannya harus dibarengi dengan tanggung jawab tinggi dan dilakukan secara transparan,” ujar Kepala OIKN Basuki di Nusantara, Jumat, 2 Januari 2026.
Basuki menegaskan bahwa transparansi dalam penggunaan anggaran merupakan bentuk tanggung jawab bersama dalam membelanjakan keuangan negara secara optimal agar menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
Seiring terbitnya DIPA tersebut, Otorita IKN juga melantik dan menetapkan pejabat perbendaharaan pada satuan kerja OIKN. Pelantikan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 31 Desember 2025.
Baca Juga: Gibran Tinjau Gedung SD Hingga SMA di IKN
Satuan kerja yang ditetapkan mencakup kuasa pengguna anggaran dan barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta bendahara pengeluaran.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh pejabat perbendaharaan yang dilantik menandatangani pakta integritas sebagai komitmen untuk menerapkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Untuk Tahun Anggaran 2026, Otorita IKN menetapkan enam kepala satuan kerja, 24 pejabat pembuat komitmen, lima pejabat penandatangan surat perintah membayar, serta tiga bendahara pengeluaran.
Baca Juga: Gibran Kunjungi IKN untuk Tinjau Infrastruktur dan Fasilitas Publik
Basuki mengingatkan para pejabat yang ditunjuk agar memahami amanah yang diberikan serta menghindari konflik kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi kontrak.
Ia menekankan bahwa seluruh pejabat perbendaharaan harus bekerja secara profesional, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta menjaga integritas dalam mendukung pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional.
“Dengan telah adanya DIPA dan lengkapnya perangkat pengelola anggaran, kami optimistis pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Ibu Kota Nusantara tahun 2026 ini dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta bangsa Indonesia,” ujar Basuki.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
