China: Penyitaan Tanker Venezuela Ancam Stabilitas Pasar Energi Dunia

Ntvnews.id, Moskow - Pemerintah China menyatakan penolakan terhadap kebijakan blokade minyak Venezuela dan penyitaan kapal tanker, karena dinilai berpotensi mengganggu stabilitas pasar energi global serta memunculkan risiko keamanan internasional.

"Pencegatan sewenang-wenang terhadap kapal tanker negara lain tidak hanya mengganggu pasar energi internasional, tetapi juga bisa menimbulkan risiko keamanan lainnya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, He, pada Kamis, 26 Desember 2025.

China, kata He, dengan tegas menentang praktik penyalahgunaan sanksi sepihak serta penerapan “yurisdiksi lengan panjang”, istilah yang merujuk pada tindakan suatu negara yang memperluas kewenangan hukumnya ke wilayah negara lain.

"Venezuela dan negara lain memiliki hak penuh untuk melakukan kerja sama perdagangan dan ekonomi dalam kerangka hukum internasional. Hal itu normal, masuk akal, dan sah, serta harus dihormati," kata He.

Baca Juga: AS Sita Tanker Minyak Kedua di Perairan Venezuela

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kebijakan Amerika Serikat yang semakin memperketat tekanan terhadap Venezuela. Pada Selasa, 17 Desember 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pemerintah Venezuela sebagai “organisasi teroris asing” dan mengumumkan blokade total terhadap seluruh kapal tanker minyak yang dikenai sanksi serta menuju atau meninggalkan wilayah Venezuela.

Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan “rezim yang bermusuhan untuk mengambil minyak, tanah, atau aset lain milik kami, yang semuanya harus dikembalikan kepada Amerika Serikat.”

Amerika Serikat berdalih bahwa kehadiran militernya di kawasan Karibia ditujukan untuk memberantas perdagangan narkoba. Sejak awal September 2025, Trump telah memberikan izin untuk melakukan serangan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba di perairan lepas pantai Venezuela.

Baca Juga: Non Stop, Kapal Tanker Pertamina Antarkan Energi dan Harapan ke Sumatera!

Pada November 2025, Trump kembali menyatakan bahwa kepemimpinan Presiden Venezuela Nicolas Maduro akan segera berakhir. Meski demikian, ia menegaskan negaranya tidak memiliki niat untuk berperang dengan Venezuela.

Pemerintah Venezuela menilai langkah Amerika Serikat tersebut sebagai bentuk provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Caracas juga menuding tindakan tersebut melanggar perjanjian internasional terkait status wilayah Karibia sebagai kawasan demiliterisasi dan bebas senjata nuklir.

(Sumber: Antara)