Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai proyek strategis pengendalian banjir bertajuk JakTirta dengan total anggaran mencapai Rp2,62 triliun.
Proyek berskala besar ini ditandai dengan penandatanganan kontrak antara Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dan sejumlah perusahaan pelaksana, sebagai langkah konkret memperkuat ketahanan Jakarta terhadap ancaman banjir.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa proyek JakTirta dirancang sebagai solusi jangka menengah hingga 2027 guna meningkatkan sistem pengelolaan air di Ibu Kota.
Ia menegaskan, penandatanganan kontrak dilakukan lebih awal agar pelaksanaan proyek berjalan optimal dan tidak menumpuk di akhir tahun.
"Hari ini saya menyaksikan penandatanganan kontrak yang dilakukan Sumber Daya Air dengan para perusahaan yang akan menjalankan di lapangan untuk penanganan proyek banjir di Jakarta yang kita namakan dengan JakTirta. Kenapa JakTirta? Cek adalah Jakarta, Tirta adalah air. Nilai dari penandatanganan ini Rp2,62 triliun untuk memperkuat ketahanan Kota Jakarta terhadap banjir dan rob," ucap Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu, 24 Desember 2025.
Pramono Anung (Ntvnews.id/Adiansyah)
Baca Juga: Pramono Anung Lepas 27 Ton Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatera
Pramono menjelaskan, percepatan proses kontrak menjadi kunci agar serapan anggaran lebih efektif serta menghindari kepadatan pekerjaan pada akhir tahun. Dengan demikian, pelaksanaan proyek diharapkan berjalan lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam proyek JakTirta, terdapat beberapa fokus utama penanganan banjir, di antaranya penguatan sistem polder dan pompa pengendali banjir, pembangunan embung dan waduk sebagai tampungan air tambahan, serta pembangunan dan penguatan tanggul, termasuk yang terintegrasi dengan program NCICD (National Capital Integrated Coastal Development).
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan menggarap normalisasi dan peningkatan kapasitas sungai serta kali, guna memastikan aliran air lebih lancar saat curah hujan tinggi maupun saat terjadi pasang laut.
"Mudah-mudahan ini adalah program menengah, maka paket ini juga sampai dengan akhir tahun 2027. Mudah-mudahan dengan demikian penanganan tanggul, embung, dan sebagainya akan menjadi lebih baik," tutup Pramono Anung.
Pramono Anung (Ntvnews.id/Adiansyah)