Menkop Teken MoU dengan 4 Menteri untuk Perkuat Kopdes Merah Putih

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koperasi Ferry Juliantono menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan empat kementerian dan satu lembaga guna memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak perekonomian masyarakat.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti di Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025.

Ferry menjelaskan kerja sama dengan keempat kementerian dan satu lembaga itu memiliki ruang lingkup yang konkret dan strategis untuk memperkuat ekosistem koperasi desa di berbagai sektor.

Dalam kerja sama dengan Kementerian UMKM, Ferry menyebutkan Kopdes Merah Putih diarahkan menjadi pasar besar bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Dengan sekitar 80 ribu outlet koperasi desa yang siap beroperasi, kopdes diharapkan mampu menyerap produk UMKM secara luas.

“Kami akan prioritaskan bahwa nanti barang yg dijual di kopdes adalah produk UMKM,” kata Ferry.

Baca Juga: Menkop: 82 Ribu Koperasi Merah Putih Telah Berbadan Hukum

Sementara itu, kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi difokuskan pada pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk pengembangan koperasi, termasuk mendorong kembali koperasi mahasiswa serta pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) tematik untuk pendampingan koperasi desa.

Kerja sama dengan Kementerian Kehutanan diarahkan pada penguatan kelembagaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi di sektor kehutanan, khususnya bagi kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) agar memiliki badan usaha berbentuk koperasi.

Di kawasan transmigrasi, Ferry mengatakan pihaknya bersama Kementerian Transmigrasi akan mendorong pembentukan badan usaha koperasi guna mengelola berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat transmigran.

Adapun kerja sama dengan BPJS Kesehatan mencakup pertukaran data, peningkatan literasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta penguatan kepesertaan aktif insan koperasi.

“Kami berharap juga agar pemanfaatan gerai layanan kesehatan seperti apotek dan klinik koperasi juga bisa terintegrasi dalam ekosistem layanan JKN,” ucap Ferry.

Baca Juga: Menkop Dorong Pengurangan Impor Susu Skim Demi Perkuat Koperasi Peternak

Dalam kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai kerja sama tersebut penting karena koperasi dapat berperan sebagai agregator bagi UMKM di daerah.

“Kami sudah tugaskan di kedeputian usaha menengah untuk melakukan klastering di setiap daerah yang memiliki Kopdes Merah Putih untuk memetakan potensi UMKM yang prospektif,” ujar Maman.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa saat ini terdapat 8,3 juta hektare kawasan perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat, melibatkan sekitar 1,4 juta keluarga dan membentuk kurang lebih 15.000 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).

“Kami berharap dengan kerja sama hari ini KUPS ini akan bertransformasi dari kelompok menjadi koperasi, sehingga lahir Koperasi Usaha Kehutanan Sosial,” ucap Raja Juli.

(Sumber: Antara)