Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjawab pertanyaan media dalam wawancara cegat (doorstop) usai meninjau pabrik KPBS Pangalengan, di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 22 Desember 2025. ANTARA/Rizka Khaerunnisa. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono berharap kebijakan impor susu bubuk skim dapat dikurangi untuk memperkuat daya saing koperasi peternak sapi perah di tengah dominasi industri pengolahan susu berskala besar.
Ferry menilai selama ini industri pengolahan susu lebih banyak menggunakan susu bubuk skim impor karena harganya lebih murah dan masih dimungkinkan oleh berbagai regulasi yang berlaku.
“Pemerintah ingin ada kemandirian pangan, ada hilirisasi di pertanian termasuk peternakan. Kami (Kemenkop) sebenarnya ingin supaya aturan-aturan yang terlalu membebaskan impor susu bubuk skim dan lain sebagainya itu diperkecil, kalau bisa kita hentikan,” kata Menkop usai kunjungan kerja ke KPBS Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 22 Desember 2025.
Menkop mencontohkan kasus pada tahun lalu ketika susu segar hasil peternak sapi perah di Boyolali tidak terserap oleh industri pengolahan susu, sehingga memicu aksi protes peternak dengan membuang puluhan ribu liter susu. Kondisi ini dinilai merugikan peternak dan koperasi, meskipun kemitraan antara industri pengolahan dan koperasi peternak sapi perah telah terjalin puluhan tahun.
Oleh karena itu, Kemenkop mendorong koperasi peternak sapi perah untuk membangun industri pengolahan sendiri, khususnya untuk produksi susu UHT, agar hasil produksi anggota terserap dan mampu bersaing dengan industri besar.
Baca Juga: Menkop Dorong Koperasi Sapi Perah Ekspansi ke Produksi Susu UHT
Menkop menegaskan koperasi tidak perlu khawatir soal distribusi dan pasar, karena saat ini sudah ada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang siap menyerap produk susu UHT hasil produksi koperasi.
Sejalan dengan itu, Kemenkop akan mendukung peningkatan populasi sapi perah nasional serta memperkuat advokasi kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada susu bubuk skim impor. Langkah ini diharapkan mendorong kemandirian industri susu nasional, memperkuat hilirisasi sektor peternakan, serta meningkatkan kesejahteraan koperasi dan peternak sapi perah.
Dalam kunjungan ke Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Menkop mendorong koperasi tersebut memproduksi susu UHT. Menkop menilai KPBS Pangalengan merupakan koperasi yang paling memungkinkan untuk berekspansi melalui pembangunan lini pabrik baru.
Baca Juga: Menkop: 82 Ribu Koperasi Merah Putih Telah Berbadan Hukum
Saat ini KPBS Pangalengan memiliki lebih dari 4.500 anggota, dengan sekitar 2.050 anggota aktif yang memiliki sapi perah. Total populasi sapi mencapai sekitar 16 ribu ekor, dengan jumlah indukan berkisar 6.800–7.000 ekor, rata-rata kepemilikan sapi indukan per anggota relatif kecil, yakni 2–3 ekor induk. Dengan kondisi ini, KPBS Pangalengan mampu memproduksi sekitar 80 ton susu per hari, sebagian besar untuk produksi susu pasteurisasi.
Ketua KPBS Pangalengan Aun Gunawan menyampaikan volume produksi saat ini belum efisien untuk menopang operasional pabrik susu UHT yang membutuhkan kapasitas lebih besar. Idealnya, peternak anggota KPBS Pangalengan perlu menghasilkan susu perah minimal 200–300 ton per hari agar produksi susu UHT optimal.
Oleh karena itu, KPBS berharap pemerintah dapat mendukung peningkatan populasi sapi induk agar memenuhi kelayakan untuk memproduksi susu UHT.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
